Meski Sepakat dan Menyetujui LPJ APBD TA 2023

sumut24.co -Medan, DPRDMedan bersama Pemko Medan sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Baca Juga:

• Merayakan 1 Dekade di Indonesia, Bazar Buku Internasional BBW Hadir di Delipark Mall Medan
• Polrestabes Medan Musnahkan Segala Jenis Narkoba Senilai Ratusan Miliar dari Komplotan Jaringan Internasional
• Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Hal itu diketahui, pada saat seluruh fraksi DPRDMedan menyampaikan pendapatnya tentang LPJAPBD Medan di Gedung Paripurna, Selasa (25/6/2024).

Sebelum menyampaikan persetujuannya, para Fraksi DPRDMedan ini menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu terhadap LPJAPBD Tahun 2023.

Misalnya ketua fraksi Gerindra Medan Surianto menyampaikan beberapa kritikan dan saran terhadap LPJAPBD tahun 2023 ini.

"Dalam LPJAPBD ini, kami menilai masih banyak kepala OPD Dinas yang belum bisa memanfaatkan anggaran APBD dengan kreatif dan baik. Untuk itu ke depan kami harap, para OPD bisa memaksimalkan anggaran dengan menghasilkan program-program yang cukup baik," ucapnya.

Fraksi gerindra menilai, masih rendahnya serapan anggaran semua OPD Pemko Medan. Hal itu dilihat dari masih rendahnya PAD Kota Medan.

"Padahal, potensi pemasukan cukup besar dari beberapa sektor. Fraksi gerindra sangat menyesalkan hal ini yang terus terjadi. Kami harap ke depan harus ada pembenahan dan perbaikan dan kami berharap dalam masa yang akan datang," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi PKS, Syaifullah. Fraksi PKS meminta ke depan realisasi belanja daerah harus lebih ditingkatkan lagi.

"Berdasarkan data, dari sisi belanja daerah yang terealisasi hanya sebesar 79,53 persen. Kita harap ke depan bisa ditingkatkan lagi," ucapnya .

Sementara itu, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa anggaran setiap OPD Pemko Medan.

"Untuk dinas pendidikan dan kebudayaan, Fraksi PKS menilai capaian realisasi anggaran masih rendah," ucapnya.

Dikatakannya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan permasalahan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Untuk itu kami minta permasalahan ini harus benar-benar terealisasi dengan baik. Sarana dan prasaran di sekolah harus ditingkatkan," ucapnya.

Fraksi PKS juga meminta agar pembayaran gaji insentif guru honor di perioritaskan demi peningkatan muti pendidikan.

"Fraksi PKS berharap ke depan pembayaran honor insentif dapat di lakukan setiap bulan. dinas pendidikan harus memiliki program kerja dalam mendata dan mengawasi siswa yang putus sekolah dan kurang mampu dan membuat anggaran dalam APBD untuk membantu siswa yang miskin," jelasnya.

Begitupun dengan beberapa fraksi DPRDMedan lainnya juga mengkiritik beberapa kinerja OPD Pemko Medan.

Namun, usai membacakan tanggapan dari setiap fraksi, DPRDMedan dan Pemko Medan sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Atas kesepakatan itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak DPRDMedan.

"Kami sampaikan terimakasih dan mengapresiasi kinerja pihak DPRDMedan yang selalu beriringan mengawasi kinerja para OPD Pemko Medan," ucapnya.

Bobby Nasution juga berpesan kepada seluruh OPD untuk lebih meningkatkan kinerja dan memanfaatkan APBD dengan program yang lebih baik lagi.

"Mudah-mudahan ke depan Pemko Medan bisa lebih baik lagi dalam menggunakan anggaran APBD Pemko Medan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat Kota Medan," jelasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Merayakan 1 Dekade di Indonesia, Bazar Buku Internasional BBW Hadir di Delipark Mall Medan

Polrestabes Medan Musnahkan Segala Jenis Narkoba Senilai Ratusan Miliar dari Komplotan Jaringan Internasional

Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Pemko Tanjungbalai Hadiri Rapat Persiapan NPGT Sumut 2026, Dorong Sertifikasi Aset Pulau dan Tanah Pemda

Pemko Tanjungbalai Konsultasi ke BPS Sumut, Bahas IKK untuk Optimalkan Alokasi DAU 2027

Ketua JMSI Sumut Apresiasi Kapolrestabes Medan Jaga Kondusivitas Kamtibmas