Fraksi HPP Sebut Serapan Belanja Dinas SDABMBK Tak Maksimal

sumut24.co -Medan, Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) sebut serapan belanja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) tak maksimal. Dari alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun lebih, hanya terealisasi sebesar Rp988 miliar atau 68,64%.

Baca Juga:

• Vonis 20 Tahun Masih Dinilai Tidak Adil, Tim Hukum Khairul Arabi Langsung Ajukan Banding
• Diduga Bobrok!! PTPN IV Regional II Distrik Rayon Utara KSO Kebun Air Tenang Menahan Pembayaran Pekerjaan
• Soal Pembacokan Angga Simanjuntak, Keluarga Sebut Proses Hukum di Polsek Medan Kota Terkesan Tidak Profesional

FHPP sebut serapan belanja Dinas SDABMBK tak maksimal itu dalam pemandangan umumnya atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD TA 2023.

Pemandangan umum itu disampaikan Sekretaris Fraksi HPP, Hendra DS, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (4/6/2024). Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah.

Rendahnya serapan belanja itu, kata Hendra, membuat pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Kota Medan tidak sesuai target. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, tidak sejalan dengan daya serap anggaran pada OPD terkait.

"Daya serap alokasi belanja seperti ini jauh dari kata maksimal. Apa penyebab tidak maksimalnya serapan anggaran ini, kami mohon penjelasan," tanya Hendra.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi HPP juga mempertanyakan progress pembangunan proyek Lapangan Merdeka, Islamic Center, Stadion Teladan, Stadion Mini Kebun Bunga serta proyek raksasa lainnya yang ada di Kota Medan.

Fraksi HPP, sebut Hendra, juga melihat pembangunan trotoar jalan terkesan terbengkalai dan semrawut, sehingga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Terlebih, di setiap taman di persimpangan jalan inti kota berdiri videotron. "Selain mengganggu estetika kota, hal ini juga bisa membahayakan pengendara kendaraan bermotor," katanya.

Di akhir pemandangan umumnya, Fraksi HPP juga mempertanyakan transparansi penyelesaian kasus proyek "lampu pocong". "Ke depan, jangan ada lagi proyek dengan anggaran besat tapi tidak menyentuh masyarakat, seperti "lampu pocong", hasilnya nihil, padahal menggunakan uang rakyat," sebut Hendra. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Vonis 20 Tahun Masih Dinilai Tidak Adil, Tim Hukum Khairul Arabi Langsung Ajukan Banding

Diduga Bobrok!! PTPN IV Regional II Distrik Rayon Utara KSO Kebun Air Tenang Menahan Pembayaran Pekerjaan

Soal Pembacokan Angga Simanjuntak, Keluarga Sebut Proses Hukum di Polsek Medan Kota Terkesan Tidak Profesional

Luar Biasa!!! Bangunan Memorie Kupi Psr II Rengas Pulau Diduga Rugikan PAD dan Tidak Miliki Izin PBG Tidak Tersentuh

Berkedok Renovasi, Pembangunan Milik Swalayan RBM Psr 2 Barat Rengas Pulau Tidak Miliki Izin PBG

Kadis SDABMBK Deli Serdang Bantah Fondasi Jembatan Rusak, Tegaskan Struktur Utama Aman