Soal Kedaulatan Digital, Siregar Sebut Indonesia Alami Ketergantungan Ganda terhadap Singapura

MEDAN — Indonesia dinilai menghadapi tantangan serius dalam menegakkan kedaulatan digital nasional akibat jerat ketergantungan ganda (dual dependence) terhadap Singapura. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar, menegaskan bahwa ketergantungan tersebut tidak hanya berdimensi teknis konektivitas internet, tetapi juga terikat kuat dengan arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Baca Juga:

• Osriel Limbong: Polemik Kesetaraan Ijazah Gibran Bisa Menjadi Pintu Masuk Hak Angket DPR, Peta Politik 2029 Dipertaruhkan
• DPD Demokrat Sumut Audiensi ke Kejati Sumut, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
• Gubsu dan Fenomena Panic Buying: Antara Edukasi dan Realitas di Lapangan

Siregar menjelaskan, posisi Singapura sebagai hub agregasi utama lalu lintas data internasional di Asia Tenggara telah menciptakan posisi tersentralisasi yang memicu risiko titik kegagalan tunggal (single point of failure). Kondisi ini menyebabkan timbulnya fenomena tromboning, yaitu rute lalu lintas data domestik Indonesia yang harus memutar keluar melalui Singapura terlebih dahulu sebelum kembali ke tanah air, sehingga memicu inefisiensi topologi dan latensi tinggi.

"Persoalan konektivitas ini berkelindan dengan dimensi modal, di mana Singapura secara konsisten menjadi penyumbang sekaligus perantara FDI terbesar bagi Indonesia. Investor global kerap menggunakan entitas hukum dan pasar modal di Singapura untuk menanamkan investasi di sektor digital dan infrastruktur kritis nasional," ujar Siregar.

Ia memperingatkan bahwa apabila pembangunan infrastruktur fisik—seperti pusat data domestik—dilakukan oleh entitas asing yang dikendalikan melalui perusahaan induk (holding) di Singapura, maka lokalisasi data secara fisik dapat terjadi tanpa diikuti oleh lokalisasi kendali ekonomi dan strategis.

Menanggapi wacana yang berkembang di masyarakat mengenai potensi pemutusan akses internet oleh Singapura, Siregar meluruskan bahwa klaim tersebut tidak terbukti dalam literatur resmi sebagai kebijakan dari pemerintah jiran tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kekhawatiran publik muncul akibat kerentanan struktural yang nyata dari jaringan yang saling tergantung (interdependent network fragility).

"Setiap gangguan fisik pada kabel bawah laut maupun dinamika geopolitik di Singapura akan langsung berdampak berantai pada perekonomian digital Indonesia. Selain itu, pemrosesan data di luar yurisdiksi nasional berisiko memicu kolonialisme data dan mengikis kedaulatan informasional negara," tuturnya.

Guna mengatasi persoalan ini, Siregar mendorong pemerintah untuk menerapkan kerangka de-risking berlapis (layered de-risking) daripada mengambil langkah isolasi total. Kerangka kerja tersebut mencakup lima pilar utama:

Pertama, Lapis Regulasi dan Data: Menerapkan lokalisasi data yang proporsional, standar keamanan siber, serta transparansi kepemilikan akhir (ultimate beneficial ownership) pada proyek infrastruktur.

Kedua, Lapis Infrastruktur Fisik: Melakukan diversifikasi rute kabel bawah laut langsung ke hub global lain seperti Jepang, Australia, dan India, serta memperkuat titik pertukaran internet (IXP) domestik untuk memangkas tromboning.

Ketiga, Lapis Diplomasi Teknologi: Mengadopsi strategi tactical hedging dan prinsip teknologi netral guna menghindari penguncian (lock-in) pada satu blok kekuatan global, seraya memanfaatkan kerja sama ASEAN.

Keempat, Lapis Kapasitas Siber: Mengubah pendekatan pertahanan siber dari reaktif menjadi proaktif dan memperkuat koordinasi kelembagaan.

Kelima, Lapis Tata Kelola FDI: Melakukan penyaringan (screening) investasi pada infrastruktur kritis, mendorong transfer teknologi, serta mempromosikan green FDI demi memenuhi kebutuhan energi pusat data yang berkelanjutan.

"Dengan mengintegrasikan tata kelola investasi asing dan pembangunan infrastruktur konektivitas, Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar konsumen pasif menjadi arsitek aktif konektivitas regional yang berdaulat," pungkas Siregar.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Osriel Limbong: Polemik Kesetaraan Ijazah Gibran Bisa Menjadi Pintu Masuk Hak Angket DPR, Peta Politik 2029 Dipertaruhkan

DPD Demokrat Sumut Audiensi ke Kejati Sumut, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Gubsu dan Fenomena Panic Buying: Antara Edukasi dan Realitas di Lapangan

Ini Daftar Pengurus Golkar Sumut, Yasyir Ridho Jadi Ketua Harian

Ibnu Hajar Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Hasyim SE sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan untuk Ketiga Kalinya

Pengamat Politik UMSU: Krisis Bencana Sumatera Ungkap Rusaknya Sistem Politik, Pusat Lindungi Oligarki atas Rakyat