Pemkot Medan Didorong Segera Isi Kekosongan Jabatan Pimpinan OPD

Medan|SUMUT24.co DPRD Kota Medan bersama Pemkot Medan telah mengesahkan Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kota Medan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,1 Triliun untuk Percepat Program Hasil Terbaik Cepat
• Pemprov Sumut Gandeng UNICEF Perluas Akses Sanitasi dan Percepat Penurunan Stunting
• Bobby Nasution Bersama Mehum Resmikan 6.110 Posbankum, Akses Bantuan Hukum Kini Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan

Tindaklanjutnya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, merampingkan struktur organisasi dengan mengukuhkan dan melantik sejumlah pimpinan OPD dan pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemkot Medan, Senin (2/1/2023) kemarin.

Namun, sejumlah pimpinan OPD masih kosong pasca pelantikan itu, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Dirut RSUD Pirngadi Medan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Abdul Rani, mendorong Pemkot Medan untuk segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong itu. Mengingat, ketiga jabatan tersebut sangat vital, karena sifatnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal, karena kekosongan jabatan pimpinan. Kiranya, jabatan pimpinan di masing-masing OPD itu segera di isi,” harap Rani menjawab wartawan di Medan, Kamis (5/1/2022).

Memang, kata Rani, perampingan dan pemilihan pimpinan OPD itu tidak perlu di persoalkan, karena merupakan hak prerogatif kepala daerah. “Kita hanya mengharapkan, posisi-posisi jabatan pimpinan yang kosong itu dapat segera di isi. Kita mau roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan itu mengaku, mendukung sebesar-besarnya langkah Wali Kota Medan, Bobby Nasution, melakukan perampingan OPD di lingkungan Pemkot Medan. Selain sebagai bentuk penyesuaian, perampingan OPD juga sebagai kebijakan tepat dalam meningkatkan efisiensi kerja setiap OPD.

Legislator asal Dapil II itu meminta, pejabat eselon II di Pemkot Medan terkhusus kepada pimpinan OPD yang merupakan penggabungan dari sejumlah OPD sebelumnya agar dapat bekerja maksimal dan efisien. “Sebab, sesuai tujuan bersama antara DPRD Medan dan Wali Kota, perampingan OPD adalah bentuk upaya efisiensi,” katanya.

Setiap pimpinan OPD juga, pinta Rani, lagi harus bekerja keras dan efisien untuk mendukung langkah cepat Wali Kota Medan dalam melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan. “Kita tidak mau, keseriusan Wali Kota Medan tidak didukung oleh para pimpinan OPD yang tidak mampu bergerak cepat seperti Wali Kota Medan,” tegasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,1 Triliun untuk Percepat Program Hasil Terbaik Cepat

Pemprov Sumut Gandeng UNICEF Perluas Akses Sanitasi dan Percepat Penurunan Stunting

Bobby Nasution Bersama Mehum Resmikan 6.110 Posbankum, Akses Bantuan Hukum Kini Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan

Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra

Wakil Bupati Asahan Sambut Baik Kolaborasi Wujudkan 3.000 Rumah Layak Huni

Niat Edarkan Sabu, Malah Dapat Kamar Gratis di Satresnarkoba Polresta Deli Serdang