Ketua Komisi IV DPRD Medan Sayangkan Menjamurnya Bangunan Tanpa SIMB

Medan|SUMUT24 Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik sayangkan masih menjamurnya bangunan bermasalah melanggar Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Kota Medan. Hal itu bukti lemahnya pengawasan dari instansi terkait dan berdampak kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi izin bangunan.

Baca Juga:

• IKBM Medan Sembelih 8 Ekor Lembu Kurban, Ketua H Ahmad Arif: Wujud Kepedulian Sosial
• Dugaan Pencurian Ternak di Labuhanbatu, Jefrey Agustono Ariska Bantah Narasi Perampasan Lembu oleh Aparat
• Warga Korban Banjir Aceh Tamiang Terharu Terima Daging Kurban dari MPW PP Sumut

“Kita harapkan, masalah itu disikapi serius petugas Trantip Kecamatan dan Satpol PP Kota Medan. Sehingga PAD dapat dimaksimalkan masuk kas Pemko,” tegas Haris Kelana Damanik ST menyikapi maraknya bangunan melanggar izin di Kota Medan.

Disampaikan Haris, terkait banyaknya bangunan berdiri tanpa izin dan melanggar peruntukan diminta harus ada kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan untuk pengawasan yang maksimal.

Selain peningkatan pengawasan, Haris menyebut harus ada sanksi tegas dari Pemko kepada pemilik bangunan yang melanggar aturan. “Sanksi tegas sangat diperlukan guna memberikan efek jera. Ketegasan pemberian sanksi juga tidak boleh pilih kasih namun bersifat adil dan tegas,” tandas Haris Kelana yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini.

Dikatakan Haris, ketegasan OPD mengawasi bangunan bermasalah sangat penting dalam hal peningkatan PAD. Selain itu juga sangat dibutuhkan menjaga estetika dan penataan Kota agar mengikuti aturan peruntukan RDTR dan RTRW.

Adapun sejumlah bangunan yang melanggar SIMB di Kecamatan Medan Perjuangan, izin 10 dibangun 24 unit. Parahnya, plank SIMB nya sengaja ditutupi agar terhindar dari pantauan publik.

Begitu juga bangunan di Jl Purwosari Kecamatan Medan Timur. Bangunan di Jl Krakatau, izin 6 unit lantai 3 dibangun 12 unit lantai 3.

Sama halnya di Jl Abdul Sani Mutholib Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, izin 7 namun dibangun 11. Diduga, mulusnya bangunan berdiri karena ada “main mata” dengan oknum petugas Trantib Kecamatan.

Terkait hal itu, Haris Kelana yang membidangi komisi pembangunan di DPRD Medan itu desak keseriusan OPD Pemko Medan menyikapinya. Tujuannya memaksimalkan PAD dan penataan kota.

Kepada masyarakat, Haris juga menghimbau agar mengikuti aturan dan menyadari akan pentingnya PAD untuk pembangunan Kota Medan. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

IKBM Medan Sembelih 8 Ekor Lembu Kurban, Ketua H Ahmad Arif: Wujud Kepedulian Sosial

Dugaan Pencurian Ternak di Labuhanbatu, Jefrey Agustono Ariska Bantah Narasi Perampasan Lembu oleh Aparat

Warga Korban Banjir Aceh Tamiang Terharu Terima Daging Kurban dari MPW PP Sumut

Golkar Deli Serdang Sembelih Dua Ekor Sapi Qurban, Ratusan Paket Dibagikan ke Kaum Duafa

Bobby Nasution Minta Blackout Listrik di Sumatera Tak Terulang Lagi

ADHYAKSAdigital Berbagai Daging Kurban di Hari Raya Idul Adha