DPRD Medan Minta OPD Pemko Lebih Terintegrasi Tangani Pelaku UMKM di Medan

Medan|SUMUT24 Anggota DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan agar lebih terintegrasi menangani keberadaan pelaku Usaha Mikro Kecil Mrnengah (UMKM) di Kota Medan. Sebab, sangat disayangkan, dari sekitar 40.000 pelaku UMKM di kota Medan baru 33 yang mendapat pelatihan.

Baca Juga:

• Polri untuk Masyarakat, Polsek Barumun Salurkan Bantuan kepada Ibu Nur Cahaya yang Tengah Berjuang Melawan Penyakit
• HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa
• Polresta Deli Serdang Diminta Profesional Tangani Korupsi Dana Desa Rugemuk dan Penjualan Tanah Milik PT PS

“Kita belum melihat adanya kerjasama yang terintegrasi antar OPD Pemko Medan menangani pelaku UMKM,” ujar Mulia Syahputra Nasution (foto) kepada wartawan di Sibolangit, Minggu (17/7/2022).

Bahkan kata Mulia, adapun OPD yang melaksanakan kegiatan bagi pelaku UMKM brlum maksimal dan kesannya sekedar serimonial dan terlaksana saja. “Begitu selesai acara tidak ada tindaklanjut pembinaan bagi kelangsungan usaha. Ini sangat kita sayangkan,” ujar Mulia.

Ditambahkan Mulia Syahputra asal politisi Gerindra itu, ke depannya Dinas Koperasi UKM Kota Medan supaya fokus menangani UMKM. Dinas ini diharapkan lebih serius melakukan pelatihan dan pembinaan.

“Kita harapkan jangan ada lagi pelatihan di Dinas lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain Dinas Koperasi UMK. Dinas Perdagangan itu hendaknya fokus mencari market hasil produk usaha bukan melatih,” sebut Mulia.

Masih menurut Mulia, Dinas Koperasi UKM untuk gencar melakukan event kreatif disetiap Kecamatan. Namun, bagi keseluruhan pelaku usaha tetap mendapat pembinaan sehingga pelaku usaha dapat meningkat naik kelas.

Disampaikan Mulia yang duduk di Komisi III DPRD Medan membidangi ekonomi itu, pihaknya konsen memperhatikan peningkatan pelaku UMKM di Medan.Terkait hal itu tambah Mulia, komisi III mengusulkan alokasi anggaran di Dinas Koperasi UMK Kota Medan.

“Alokasi anggaran sebesar Rp 19 Miliar di Dinas Koperasi UKM Tahun 2022 ini terlalu minim. Kita usulkan di Perubahan APBD 2022 dan di APBD 2023 supaya ditambah. Kita akan perjuangkan penambahan demi kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Medan,” tandas Mulia. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polri untuk Masyarakat, Polsek Barumun Salurkan Bantuan kepada Ibu Nur Cahaya yang Tengah Berjuang Melawan Penyakit

HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Polresta Deli Serdang Diminta Profesional Tangani Korupsi Dana Desa Rugemuk dan Penjualan Tanah Milik PT PS

HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Bobby Diminta Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna DPRD Sumut, IGoWa Soroti Dugaan Tak Kuorum

Sah! DPRD Madina Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Pesan Penting Bupati Saipullah