Soal Aksi Unjukrasa Terkesan Menekan KPK,Alamp Aksi : Jangan Rusak Psikologis dan Mental Anak Keluarga

Medan I Sumut24.co Terkait munculnya aksi yang terkesan menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman sejumlah aktivis anti korupsi.

Baca Juga:

• Kejari Medan Tahan Mantan Dirut PT Graha Konstruksi Sejati Kasus Dugaan Penggelapan
• Bupati Solok Sambut Kunjungan Bupati Tanah Datar, Perkuat Komitmen Jaga Kondusivitas dan Sinergi Antar Daerah
• Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Tunjukkan Kepedulian terhadap Korban Bencana Sepanjang 2025

Aksi unjukrasa yang terkesan menekan dengan menggunakan ‘Mendesak’ seakan mengecil institusi negara.

“Publik tau bagaimana perhatian KPK ke Provinsi Sumut dalam menyelesaikan kasus korupsi yang telah menyeret mantan Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho dan puluhan anggota DPRD Sumut yang sampai saat ini masih menjalani proses hukum,ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Eka Armada Danu Saptala SE.

Dijelaskan Eka, selaku aktivis sangat apresiasi kinerja KPK dalam menuntaskan kasus korupsi di Negeri ini secara khusus di Sumut.

Kita khawatir, riak-riak yang terjadi saat ini terindikasi adanya pesanan oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi terhadap kasus yang sudah jelas dan terang-terangan prosesnya berjalan. Biarkan proses hukum berjalan sesuai dengan UU yang berlaku.

“Kami sangat dukung kinerja KPK selama ini.Kami minta dan harapkan kepada aparat hukum agar kiranya oknum-oknum yang mencoba cari keuntungan tersebut di tertibkan.”Tegaskan Eka.

Diingatkan Eka kembali,Kamis(27/08/2020), pemaparan soal kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho dan puluhan legislatif dalam acara Rakor Pemberantasan Korupsi Pemda se-Sumut di Pendopo Rumah dinas Gubernur.

KPK kerap sekali ke Sumut untuk lakukan supervisi. Dan jelas soal dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho juga sudah disampaikan ke publik proses dan target keterlibatannya secara transparan. Baik keterlibatan eksekutif yaitu Gubernur dan legislatif yang terlibat.

“Jadi buat ketua lembaga atau apalah namanya itu, tolong banyak membaca dan update informasi. Biar tidak kelihatan Asal Bunyi (Asbun). Jadi pemimpin harus berwawasan luas” Ujar Eka mengarahkan.

Perlu diketahui dan dipahami, lanjut Eka, sejumlah pejabat yang sedang menjalani proses hukum memiliki keluarga dan anak. Jangan sampai aksi unjukrasa yang terindikasi kepentingan dan keuntungan pribadi merusak psikologis dan mentalnya.

“Para pelaku sudah menjalani proses hukumnya. Kita harus hargain anak, istri dan keluarga mereka ,jangan sampai adanya dugaan keuntungan pribadi oknum-oknum tersebut, merusak mental serta psikologis anak-anak , istri serta keluarga mereka yang lain”Kata Eka mengulangi pernyataannya kembali.

Tidak sampai disitu, lanjut Eka sebelum mengakhiri, perlu dipahami dan disadari oleh oknum yang diduga mensponsori aksi unjukrasa tersebut agar cepat sadar.

Tingkah laku yang merusak psikologis dan mental sangat tidak terpuji di hadapan sang pencipta.

“Kita punya agama, janganlah terlalu mendzalimi keluarga dan anak yang tidak bersalah.Karena jelas para pelaku baik dari eksekutif dan yudikatif sedang menjalani proses hukumnya.Beban mental keluarga mereka sangat berat saat ini. Apalagi KPK lembaga negara yang berlandaskan Undang-Undang”pungkas Eka.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejari Medan Tahan Mantan Dirut PT Graha Konstruksi Sejati Kasus Dugaan Penggelapan

Bupati Solok Sambut Kunjungan Bupati Tanah Datar, Perkuat Komitmen Jaga Kondusivitas dan Sinergi Antar Daerah

Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Tunjukkan Kepedulian terhadap Korban Bencana Sepanjang 2025

Kampung KB Nagari Tanjung Balik Ikuti Seleksi Wawancara Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Nasional Tahun 2026

Tim TP PKK Sumut Monitoring UP2K di Paluta, Bupati Reski Basyah: Program PKK Harus Berdampak Nyata untuk Kesejahteraan Warga

Momen Mengharukan di Paluta! Kapolres Tapsel AKBP Yon Edi Motivasi 116 Murid TK Kemala Bhayangkari Raih Cita-Cita