Kuasa Hukum Minta Hakim Batalkan Sertifikat Villa Dreamland Resort Sibolangit

 

Baca Juga:

• KAMAK Nilai Anggaran 2025 DPRD Sumut Sarat Pemborosan, Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi Sekwan Zulkifli
• Uang Negara Rp564 Juta Tak Dikembalikan, Penggiat Antikorupsi Desak APH Tetapkan drg. Ismail Lubis sebagai Tersangka
• YBM PLN UIP Sumbagut Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir di Kota Langsa

Medan | Sumut24.co

Kuasa hukum penggugat Ferdinand Sitepu, Darman Yoseph Sagala SH meminta Majelis Hakim PTUN Medan, membatalkan Sertifikat Hak Milik Villa Dreamland Resort Sibolangit yang diterbitkan BPN Deliserdang.

“Pada persidangan ke 12, Kamis 13 Agustus 2020, nanti jika tergugat BPN Deliserdang tidak juga membuka warkahnya, Penggugat memohon kepada majelis hakim diketuai Dwika Hendra Kurniawan SH, MH agar menjatuhkan putusan yang amarnya membatalkan sertifikat hak milik yang dimaksud dan mencoret sertifikat tersebut dari buku tanah, karena mengandung cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya,” tegas Darman Yoseph kepada wartawan di Medan, Senin 10 Agustus 2020.

Menurut Darman, sudah sejak awal pada sidang pemeriksaan persiapan di bulan Februari 2020 lalu, Majelis Hakim telah meminta dan memerintahkan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deliserdang, selaku Tergugat agar membawa dan menunjukkan warkah dari Sertipikat Hak Milik atas Villa Dreamland Resort Sibolangit.

“Namun sampai dengan persidangan kemarin (ke 11), pihak BPN Deliserdang belum juga mau menunjukkan warkah sertipikat tanah tersebut,” kata Darman.

Majelis Hakim, lanjut Darman, kemudian meminta agar Kepala Kantor BPN Deliserdang membuat surat pernyataan yang isinya pada intinya menyatakan bahwa warkah sertifikat tanah yang dimaksud tidak atau belum ditemukan.

“Kamis, 13 Agustus 2020, agenda sidangnya adalah tambahan bukti surat para pihak dan saksi ketiga dari Penggugat, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk membawa warkah tanah atau jika tidak harus membawa surat pernyataan yang isinya menyatakan warkah tanah sertifikat yang dimaksud tidak atau belum ditemukan. Jadi kita tunggu saja hasil persidangan minggu depan,” ujar Darman.”Kita (Penggugat) berkeyakinan majelis hakim masih berada di tengah dan dipihak yang benar atau sah,” tutupnya.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KAMAK Nilai Anggaran 2025 DPRD Sumut Sarat Pemborosan, Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi Sekwan Zulkifli

Uang Negara Rp564 Juta Tak Dikembalikan, Penggiat Antikorupsi Desak APH Tetapkan drg. Ismail Lubis sebagai Tersangka

YBM PLN UIP Sumbagut Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir di Kota Langsa

PLN Hadir Beri Solusi Kelistrikan melalui Bantuan Genset untuk BPDAS Aceh

Pemkab Asahan Serahkan Petikan Keputusan Pengangkatan 2.514 PPPK Paruh Waktu

Bupati Asahan Serahkan Bantuan Alsintan untuk Dukung Percepatan Swasembada Pangan