Polres Sergai Gagalkan penyelundupan Pupuk Bersubsidi Antar Provins

SERGAI | SUMUT24 Peredaran pupuk bersubsidi ilegal antar Provinsi berhasil digagalkan jajaran Polres Serdang Bedagai (Sergai). Sampai saat ini, pihak kepolisian masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap aktor utama dalam peredaran pupuk bersubsidi untuk keperluan pertanian tersebut.

Baca Juga:

• Pendawa Sumut Turun ke Lokasi Banjir Bandang, Salurkan Bantuan untuk Warga Bandar Kuala
• Wabup Madina Atika Angkat Jempol untuk Kapolri, Ladang Ganja Seluas 5 Hektare di Tor Sihite Dibakar
• Penegakan Disiplin Polri, Tiga Personel Polres Padang Lawas Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

“Total barang bukti yang kita amankan sebanyak 520 zak atau setara dengan 26 ton. Pupuk bersubsidi jenis phonska tersebut rencananya akan dibawa ke Kabupaten Rokan Hilir, Riau,” ungkap Kapolres AKBP Hernowo Yulianto didampingi Kasat Reskrim AKP Aron T Siahaan saat menggelar paparannya didepan Mapolres Sergai, Rabu (13/4).

Kapolres Sergai AKBP Hernowo menjelaskan, penangkapan tersebut berawal ketika aparat kepolisian menggelar razia di Dusun I Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah tepatnya didepan Mapolres Sergai, sabtu (9/4) sekira pukul 21.00 wib. Dalam razia tersebut polisi barhasil mengamankan 3 truk bermuatan pupuk bersubsi, 3 orang supir dan 1 orang kenek.

“Saat ditanya petugas kelengkapan dokumen terkait muatan yang dibawanya pengemudi truk tidak bisa menunjukkannya, sehingga petugas pun langsung menggelandangnya ke Mapolres Sergai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Kapolres.

Menurutnya, berdasarkan aturan semestinya penjualan pupuk bersubsidi tersebut harus sesuai dengan wilayah peredarannya. Sebab, masing masing wilayah sudah dihitung kebutuhannya sesuai luas lahan pertanian yang ada. Pengusutan ini penting agar tidak terjadi kekurangan pasokan pupuk bersubsidi karena masing masing wilayah sudah ditentukan lokasinya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Aron T Siahaan menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus untuk mengungkap aktor utama dalam dalam penjualan pupuk milik pemerintah. Dalam kasus ini dapat dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 6 undang undang darurat nomor 7 tahun 1955 junto pasal 4 dan 8 perpu tahun 1962, serta perpres nomor 77 tahun 2015 dan Permendag nomor 4 tahun 2013 tentang perdagangan pupuk bersubsidi. “Pelaku dapat diancam dengan hukuman sekitar 2 tahun penjara,” ucapnya.(BDI)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pendawa Sumut Turun ke Lokasi Banjir Bandang, Salurkan Bantuan untuk Warga Bandar Kuala

Wabup Madina Atika Angkat Jempol untuk Kapolri, Ladang Ganja Seluas 5 Hektare di Tor Sihite Dibakar

Penegakan Disiplin Polri, Tiga Personel Polres Padang Lawas Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

JMSI Sumut Ajak Pemkab Karo Bangun Kolaborasi, Pers Tetap Jaga Independensi

Terima SK dari Andar Amin Harahap, Madhon Nasution Siap Besarkan Golkar Labusel dan Tambah Kursi pada 2029

KAPMI sebagai Rumah Besar Pengusaha Muda Memberikan Tawaran Gagasan Besar menjaga Marwah Ekonomi Nasional