Rahmat Nasution Terpilih Aklamasi, Andar Amin Minta Seluruh Kader Golkar Dirangkul
SUMUT24.CO TAPANULI SELATAN H. Rahmat Nasution, S.Sos., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Se
Politik
Baca Juga:
Kali ini, Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, mempertanyakan langkah KPK yang hingga kini belum memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid secara langsung, sementara empat orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka.
Azmi menilai, perkara tersebut jangan berhenti pada orang-orang yang berada di sekitar pejabat.
"Kita dorong terus. Jangan berhenti di orang dekat. Kalau memang empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, KPK harus membongkar siapa yang sebenarnya berada di balik struktur tersebut. Jangan sampai hanya lingkaran bawah yang diproses sementara dugaan keterkaitan di atasnya tidak pernah diuji secara hukum," tegas Azmi Hadly, Jumat (18/9/2026).
Sorotan KAMAK semakin menguat setelah mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan adanya dinamika tinggi dalam gelar perkara yang menentukan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Yudi juga mempertanyakan mengapa Nusron belum diperiksa, padahal nama dan hubungan sejumlah tersangka dengan dirinya telah muncul dalam proses penyidikan.
Ruang Menteri Belum Digeledah
Azmi juga menyoroti penggeledahan KPK di lingkungan ATR/BPN.
KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat ATR/BPN dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Namun, ruang kerja Nusron belum menjadi sasaran penggeledahan.
"Ini yang menjadi pertanyaan publik. Kalau KPK sedang membongkar perkara yang terjadi di lingkungan ATR/BPN dan sudah ada empat orang yang disebut orang kepercayaan menteri menjadi tersangka, mengapa ruang menterinya belum disentuh?" kata Azmi.
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan berarti KANAK menyimpulkan Nusron bersalah.
"Kami tidak sedang menghakimi Nusron. Yang kami tuntut adalah transparansi dan kesetaraan proses hukum. Kalau tidak ada keterlibatan, periksa dan buktikan tidak terlibat. Kalau ada informasi yang perlu didalami, dalami. Jangan ada wilayah yang seolah-olah terlalu sensitif untuk disentuh penyidik."
KPK Sendiri Masih Dalami Keterkaitan Nusron
KPK sebelumnya menyatakan bahwa penyidikan perkara tersebut masih dalam tahap awal dan keterkaitan Nusron masih didalami.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan kemudian menetapkan delapan tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara tersebut. Penyidik menduga terdapat transaksi terkait pengurusan HGB, termasuk dugaan pemberian Rp1,5 miliar kepada Erwin pada 27 Agustus 2026.
Bahkan, KPK mengungkap dugaan pemberian sekitar Rp300 juta pada Maret 2026, yang juga berkaitan dengan proses HGB di lahan yang dikelola Summarecon.
"Jangan Ada Tebang Pilih"
Azmi menegaskan, KAMAK akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut.
"KPK harus berani membuka seluruh konstruksi perkara. Siapa yang meminta, siapa yang memberi, siapa yang menerima, siapa yang menjadi penghubung, siapa yang mengatur dan untuk kepentingan siapa. Semua harus terang."
Ia meminta KPK tidak hanya mengejar pelaku lapangan atau pihak yang mudah dijerat.
"Jangan sampai OTT besar, uang puluhan hingga lebih dari seratus miliar ditemukan, orang-orang dekat pejabat menjadi tersangka, tetapi pertanyaan mengenai struktur di atasnya justru menggantung. Kalau memang tidak ada kaitan, buktikan secara terang melalui proses pemeriksaan."
Azmi juga mendesak Nusron memberikan penjelasan kepada publik terkait kasus yang menyeret sejumlah orang yang disebut dekat dengannya.
"Publik berhak mendapat penjelasan. KPK punya kewenangan memeriksa siapa pun yang keterangannya diperlukan untuk membuat perkara terang. Jangan ada kesan ada orang yang kebal karena jabatan."
Menurut Azmi, KAMAK akan terus memantau perkembangan penyidikan KPK dan mendorong agar seluruh fakta dibuka berdasarkan alat bukti.
"Kami tidak meminta KPK menghukum orang yang belum terbukti. Kami meminta KPK bekerja profesional, objektif dan transparan. Bongkar semuanya sampai terang-benderang. Kalau ada keterlibatan, proses. Kalau tidak ada, umumkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang penting jangan ada ruang gelap dalam perkara ini," pungkasnya.red
SUMUT24.CO TAPANULI SELATAN H. Rahmat Nasution, S.Sos., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Se
Politik
Tim Dance BRI BO Sibuhuan Wakili Di Tingkat RO Medan Diajang Sportacular Nasional
News
Polda Sumut Sampaikan Permohonan Maaf, Propam Periksa Personel Terkait Makan Bersama Tahanan
News
Tekan Angka Kecelakaan, Polda Sumut Kedepankan Edukasi dan Penindakan dalam Operasi Zebra Toba 2026
News
Bupati Palas Putra Mahkota Dukung Operasi Zebra Toba 2026, Tujuh Pelanggaran Lalu Lintas Jadi Sasaran Utama
News
Bupati Saipullah Bangga! Guru Madina FC Juara Piala Gubernur Sumut 2026, Trofi Diboyong ke Bumi Gordang Sambilan
News
Berawal dari Laporan Warga, Polres Padang Lawas Bongkar Dugaan Peredaran Sabu 58,11 Gram di Sibuhuan
News
Jaga Palas Tetap Kondusif, Tim Serigala Sakti Gelar Patroli KOMPAK hingga Pukul 02.00 WIB
News
Hadapi Ancaman Bencana Akhir Tahun, Bupati Reski Basyah Perintahkan Seluruh Jajaran Siaga
News
Operasi Zebra Toba 2026 Dimulai, Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono Pimpin Apel Gelar Pasukan dan Tekankan Keselamatan Pengendara
News