Kadis PU-PR Madina Dibawa KPK RI Usai Penggeledahan, Wajah Pucat Tak Beri Komentar

Madina |sumut24.co -

Baca Juga:

• PAD Madina Baru Capai 85,78 Persen, Bupati Saipullah Beberkan Strategi Tingkatkan Pendapatan dan Lindungi Guru
• Dokter PPDS FK USU Jalani Pengabdian di Nias Utara, Ungkap Tantangan Layanan Kesehatan
• Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

Suasana rumah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Elpi Yanti Harahap, mendadak ramai dan penuh ketegangan pada Jumat malam (4/7/2025).

Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan selama lebih dari tiga jam sebagai bagian dari pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang wilayah Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Dari hasil penggeledahan di rumah Elpi Yanti Harahap, KPK terlihat membawa keluar tiga unit koper besar yang diduga berisi dokumen penting serta barang bukti terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan pada Satker PJN Wilayah 1 Sumut dan Dinas PUPR Sumatera Utara.

Elpi Yanti Harahap sendiri tampak lemas dan pucat saat keluar dari kediamannya. Ia mengenakan pakaian dinas dan langsung masuk ke dalam mobil dinas tanpa memberikan sepatah kata pun kepada awak media yang sudah menunggu sejak sore hari.

Raut wajahnya menunjukkan tekanan berat, namun ia tetap mengikuti arahan dari penyidik KPK.

Rombongan KPK yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian kemudian membawa Elpi menuju Kantor Dinas PUPR Madina di Komplek Perkantoran Payaloting sekitar pukul 20.00 WIB untuk pemeriksaan lanjutan.

Kehadiran mereka sempat menarik perhatian sejumlah pegawai dan warga sekitar yang menyaksikan langsung proses hukum yang sedang berjalan.

Langkah KPK ini merupakan lanjutan dari OTT yang sebelumnya menjaring lima orang, termasuk beberapa pejabat di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Proyek yang menjadi sorotan diduga berkaitan dengan pengaturan lelang dan pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur jalan yang rawan diselewengkan.

Meski belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait status hukum Elpi Yanti Harahap, namun tindakan penggeledahan dan pembawaan barang bukti menunjukkan bahwa penyelidikan sedang berada pada tahap krusial.

Publik kini menantikan transparansi proses hukum dan pengungkapan lebih lanjut terkait aktor-aktor yang terlibat dalam pusaran korupsi tersebut.

Sementara itu, pihak Pemkab Madina masih belum memberikan komentar resmi. Beberapa sumber internal hanya menyebutkan bahwa mereka akan menunggu hasil penyelidikan KPK dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.Rozi

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PAD Madina Baru Capai 85,78 Persen, Bupati Saipullah Beberkan Strategi Tingkatkan Pendapatan dan Lindungi Guru

Dokter PPDS FK USU Jalani Pengabdian di Nias Utara, Ungkap Tantangan Layanan Kesehatan

Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

APBD Madina 2025 Capai Rp1,81 Triliun, Bupati Saipullah Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Akuntabel

Madina Unjuk Gigi di PRSU 2026, UMKM hingga Gordang Sambilan Jadi Magnet Pengunjung dan Bidik Peluang Investasi

OTT KPK di Sumut: Tujuh Orang Diamankan, Bupati Langkat Diboyong ke Jakarta