Dugaan Korupsi Menggurita di Labuhanbatu Utara, Kejati Sumut Serahkan Kejari Labuhanbatu Untuk Tindaklanjut

 

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Labura I Sumut24.co

Dugaan korupsi kembali ‘menggurita’ di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Hal itu terungkap, berdasarkan rillis temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) tertanggal 11 Mei 2023, terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan sejumlah OPD di Pemkab Labura, sehingga menimbulkan kerugian negara.

“Tak tanggung-tanggung, nilai proyek yang menjadi temuan BPK RI di 3 (tiga,red) OPD yang menjadi sorotan BPK RI, mencapai puluhan miliar rupiah.”Ujar Ahmad Anas Ketua Barisan Pemuda Sumut Bersatu kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Dipaparkan Ahmad Anas, adapun 3 temuan proyek yang bernilai fantastis dan menjadi sorotan BPK RI yaitu, Pertama, Belanja barang dan jasa pada dinas PPPA di anggarkan sebesar Rp. 2.234.228.692, dengan realisasi sebesar Rp. 2.026.304.301.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, diketahui bahwa diantara belanja barang tersebut terdapat realisasi belanja untuk kegiatan komisi perlindungan anak daerah (KPAD) sebesar Rp. 436.679.800, belanja tersebut antara Lain digunakan untuk pembayaran honorarium belanja ATK dan biaya perjalanan dinas.

“BPK RI menilai, belanja untuk kegiatan-kegiatan KPAD tersebut, seharusnya dianggarkan pada belanja hibah.”jelas Umar Anas.

Kedua,Belanja barang dan jasa pada Disporapar Labura dianggarkan sebesar Rp. 2.164.223.732 dgn realisasi Rp. 2.087.156.869 dr anggaran.

Diketahui bahwa, dari realisasi belanja barang dan jasa tersebut terdapat realisasi belanja untuk kegiatan KONI Sebesar Rp. 519.250.500 & kegiatan Pramuka Rp. 215.982.000, realisasi belanja barang &jasa tersebut berupa pembayaran honorarium, belanja sewa gedung dan bangunan kantor, belanja ATK dan biaya perjalanan Dinas.

” Belanja untuk kegiatan KONI dan Pramuka seharusnya dianggarkan pada belanja Hibah.”Tegasnya

Nah yang terkahir, lanjut Ahamad Amas menerangkan, belanja barang dan jasa pada dinas kesehatan Labura dianggarkan sebesar Rp. 66.059.065.024 dengan realisasi sebesar Rp. 55.275.505.931.

“Tertuang pada temuan tersebut, terdapat pada laporan pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa realisasi belanja untuk kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) berupa belanja honor, belanja alat tulis kantor z belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 261.733.436, belanja untuk kegiatan PMI tersebut, yang juga seharusnya dianggarkan sebagai belanja Hibah.”Ucap Ahmad Anas yang juga putra daerah Kabupaten Daerah tersebut dengan kesal.

Tak hanya itu, lanjut Ahmad Anas menyesalkan, tertangkapnya mantan Bupati Labura Khairuddin Sitorus dalam kasus korupsi, terkesan tak memberikan efek jera bagi pejabat pimpinan organisasi perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Oleh karena itu, Ahmad Anas melalui Barisan Pemuda Rakyat Bersatu melaporkan sejumlah dugaan temuan dugaan korupsi di sejumlah OPD tersebut, berdasarkan data-data dokumentasi disertai dokumen rillis terus BPK RI 2023 NOMOR. 62.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 brillisn11 mei 2023

“Alhamdulillah, laporan pengaduan kita ditindaklanjiti Kejati Sumut. Melalui surat No : R-1992/L.2.3/Dek 1/11/2023 yang ditandatangani Asisten Intelejen I Made Sudarmawan untuk segera ditindaklanjuti Kejari Labuhanbatu.”tegas Ahmad Anas.

Untuk itu, lanjut Ahamad Anas mengakhiri, dalam mengapreasi pihak Kejaksaan Tinggi serta konsisten sebagai control sosial, Barisan Pemuda Rakyat Bersatu juga akan melaksanakan aksi unjukrasa damai secara serentak didepan Kejati Sumut dan Kejari Labuhanbatu.

Terpisah, untuk diketahui bahwa dalam surat pengalihan laporan yang diterbitkan Kejati Sumut Asisten Intelejen I Mada Sudarmawan SH MH kepada pihak Kejari Labuhanbatu, ada 3 OPD terindikasi korupsi dalam pertanggungjawaban laporan keuangannya.

Diantaranya,, Dinas Pemuda dan olahraga Pariwsata (Disporapar), Dinas PPPA dan Dinas Kesehatan.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir