Soal JPU PN Medan Menuntut Onslag Terdakwa Dugaan Akta Palsu, Longser Sihombing : JPU Abaikan Fakta Penyidikan dan Penelitian Berkas P16

MEDAN | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Launching Operasional 1.061 Gerai Koperasi Desa Merah Putih Secara Virtual Dihadiri Wakil Bupati Solok.
• Merasa Kebal Hukum, Bangunan Tembok Milik PT SBP Diduga Tidak Kantongi Izin PBG Tetap Kokoh Berdiri Tegak
• Ultimatum Prabowo Subianto Harus Dibuktikan dengan Reformasi Nyata Aparat

Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Medan menuntut Onslag Terdakwa dengan perkara dugaan akta palsu, David Putra Negoro alias Lim Kwek Liong (64). Namun terkait keputusan tersebut, korban Jong Nam Liong merasa kecewa dengan keputusan JPU Chandra Naibaho dan Riachad Sihombing.

Menurut Penasihat Hukum nya, Longser Sihombing menyebutkan, tuntutan Onslag tersebut merupakan pertama kalinya di Sumatera Utara (Sumut).

Longser mengatakan, pihaknya merasa sangat keberatan kepada tuntutan terdakwa David Putra Negoro alias Lim Kwek Liong yang dituntut Onslag oleh JPU pada sidang 30 Desember 2021 kemarin.

Menurut Longser, tuntutan yang diberikan oleh JPU telah mengabaikan fakta-fakta penyidikan, penelitian berkas P16, dan mengabaikan fakta-fakta paling utama di saat persidangan yang sudah digelar beberapa kali.

“Fakta-fakta persidangan yang diakui hukum di negri ini ada pasal 184 KUHAP yaitu memiliki lima alat bukti yang sudah sah, satu alat bukti yang sah itu keterangan saksi,” kata Longser kepada awak media saat memberikan keterangan, Jumat (31/12/2021) kemarin.

Didampingi korban, Longser menambahkan, terkait dugaan akta palsu yang dilaporkan para saksi menerangkan bahwa pelapor tidak pernah datang ke kantor Notaris Fujiyanto dan juga tidak pernah hadir di rumah almarhum Yong Tjin Boen.

“Yakni dalam rangka sebagai penghadap untuk menandatangani serta membubuhi sidik jari menurut Akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan yang dalam akta tersebut disaksikan pegawai notarisnya bernama Rismawati dan Yeti,” ucapnya.

Masih dituturkan Longser, sejak Tanggal 13 Juli 2008 saksi Jong Nam Liong, Jong Gwek Jan, Mimiyanti Jong berada di Singapore tepatnya di RS Mount Elizabeth Singapore dalam rangka mengunjungi almarhum Yong Tjin Boen (ayahnya) yang sedang sakit.

Hal-hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta-fakta objektif yakni ​Paspor atas nama Jong Tjin Boen, Paspor Saudara Jong Nam Liong, ​Paspor Saudari Jong Gwek Jan dan Paspor Mimiyanti.

“Ini kan semua sudah ditunjukkan di saat persidangan. Gimana mungkin bisa Jaksa Penuntut Umum Chandra Naibaho dan Riachad Sihombing menuntut terdakwa dengan Onslag, kan jadi aneh ini, “ungkapnya.

Lanjut Longser menuturkan, dengan keterangan beberapa ahli yang dihadirkan saat sidang beberapa kali JPU Chandra Naibaho yang menyatakan bahwa perkara ini jelas ada unsur tindak pidananya.

“DR. Henry Sinaga selaku Ahli Kenotariasan yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan Akta wajib dibuat di kantor Notaris, yang menyebutkan jika Akta dibawa kepada penghadap adalah pelanggaran, notaris tidak memberikan salinan kepada penghadap adalah pelanggaran,” ucapnya.

“Notaris melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris (UUJN), proses pembuatan Akta Nomor 8 tgl 21 Juli 2008 tidak memenuhi UUJN karena penandatanganan tidak secara bersama-sama, salinan akta wajib diberikan kepada penghadap, Notaris yang tidak memberikan salinan akta adalah pelanggaran,” sambungnya.

Selain itu, Prof DR. Ediwarman,SH,M.Hum Ahli Pidana menerangkan bahwa tentang pemalsuan unsur subjektif barang siapa dengan maksud/sengaja ada kehendaknya dan apa akibatnya, unsur objektif membuat surat palsu, dapat menerbitkan hak dan atau surat perjanjian, menggunakan dan menggunakan, menyuruh orang lain menggunakan, dapat mendatangkan kerugian.

“Maka sesuai teori ini pelaku dihukum melakukan peristiwa pidana. Keterangan palsu dalam suatu akta dilarang. Dalam pasal 1872 KUHPerdata ada pidananya jika adanya pemalsuan atau keadaan palsu, dipergunakan atau tidak dipergunakan itu diatur dalam pasal 266 KUHP, Akta autentik dibuat pejabat berwenang,” sebutnya.

Ia mengatakan hal yang sama juga disampaikan DR.Alfi Sahari dengan mejelaskan bahwa seseorang itu dapat diminta pertanggungjawaban adalah kesalahan, perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab, alasan pemaaf dan pembenaran.

“Jadi, bagaimana mungkin JPU Chandra Naibaho dan Richad Sihombing bisa menuntut terdakwa dengan menyatakan perbuatan terdakwa tidak ada pidananya,” ungkapnya.

Diketahui, David Putra Negoro alias Lim Kwek Liong (64) terdakwa perkara dugaan akta palsu dituntut Onslag oleh JPU Chandra Naibaho dan Riachad Sihombing di ruang Cakra 6 PN Medan, pada Selasa (28/12/2021) lalu.

Dalam nota tuntutannya, JPU Chandra Naibaho dan Kasi Pidum Kejari Medan, Riachad Sihombing menyatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah seperti dalam dakwaan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Launching Operasional 1.061 Gerai Koperasi Desa Merah Putih Secara Virtual Dihadiri Wakil Bupati Solok.

Merasa Kebal Hukum, Bangunan Tembok Milik PT SBP Diduga Tidak Kantongi Izin PBG Tetap Kokoh Berdiri Tegak

Ultimatum Prabowo Subianto Harus Dibuktikan dengan Reformasi Nyata Aparat

Berhasil Tundukkan Pengedar! Sat Narkoba Polres Asahan Sita Sabu dan Ekstasi di Air Batu

Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih Cara Prabowo Perkuat Kuda-kuda Bangsa

Undercover Buy Berhasil, Ditresnarkoba Polda Sumut Tangkap Pengedar Sabu di Percut Sei Tuan