Disaksikan Gubernur Edy Rahmayadi Medan, Binjai dan Deli Serdang Teken MoU Percepatan Penanganan Covid-19

 

Baca Juga:

• Kantor Koptan Mandiri Bak "Gubuk Derita" di Tengah HTR 1.266 Hektar yang Beralih Jadi Lahan Sawit
• Rukun Sembiring Satukan Kader, Mada LMP Sumut Percepat Penguatan Organisasi
• Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

MEDAN  I SUMUT24.co

Sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Sumut, tiga kepala daerah yakni Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang) menandatangani komitmen bersama (MoU) optimalisasi percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di kawasan Mebidang. Tujuannya untuk menyinkronisasi program dan kegiatan gugus tugas ketiga kabupaten/kota dengan gugus tugas Provinsi Sumut.

 

Komitmen bersama ini ditandangangi Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Walikota Binjai Muhammad Idaham dan Plt Walikota Medan Akhyar Nasution yang diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, yang disaksikan oleh Gubernur Edy Rahmayadi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (14/8).

 

Dalam Komitmen Bersama yang digagas Gubernur Edy Rahmayadi tersebut, Gugus Tugas Provinsi Sumut dan Mebidang perlu mengerahkan personel, menyiapkan material prosedur dan anggaran untuk mencegah dan menanggulangi wabah Covid-19. Komitmen bersama tersebut juga menekankan pentingnya aktivitas test, tracing, intervensi dan treatment dalam penanggulangan Covid-19.

 

Ketiga daerah (Mebidang) yang dianggap paling terdampak Covid-19 juga diminta untuk memenuhi kebutuhan dan penegakan protokol kesehatan, melakukan sosialisasi dan edukasi masif dan bersinergi dengan stakeholder.

 

“Poin-poin itu saya mohon bisa dipenuhi ketiga daerah ini. Bila ada yang kurang harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kita akan bantu. Mengapa kita fokuskan ke tiga daerah ini? Karena di tiga daerah ini penyebaran Covid-19 paling tinggi,” kata Edy Rahmayadi usai penandatanganan MoU.

 

Untuk bidang sosialisasi, edukasi, simulasi dan penegakan protokol kesehatan, GTPP Covid-19 Sumut dan Mebidang telah membentuk Tim Monitoring yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan dunia usaha. Tim ini bertugas langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan tepat dan menindak pelanggarnya.

 

Tim ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Edy Rahmayadi di Posko GTPP Covid-19 Sumut usai penandatanganan MoU. Mereka akan menelusuri daerah-daerah Mebidang untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik dan benar.

“Tim ini bertugas untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan di Mebidang. Bila ada pelanggaran bisa diberikan sanksi, karena itu tim ini di-backup TNI, Polri dan juga melibatkan tokoh masyarakat agar informasi yang kita berikan lebih mudah sampai kepada masyarakat,” katanya.

 

Pemberian sanksi ini sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 12. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar dimulai dari teguran lisan, tertulis, denda atau penutupan usaha sementara bagi pengusaha.

 

“Bagi pelanggar tentu ada sanksinya. Pertama lisan, bila masih melanggar, teguran tertulis, masih melanggar juga denda mungkin Rp100.000 atau penutupan sementara usaha bagi pengusaha. Soal teknis sanksi nanti detailnya akan diatur lebih lanjut dengan Perbup atau Perwal,” tambah Edy Rahmayadi.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kantor Koptan Mandiri Bak "Gubuk Derita" di Tengah HTR 1.266 Hektar yang Beralih Jadi Lahan Sawit

Rukun Sembiring Satukan Kader, Mada LMP Sumut Percepat Penguatan Organisasi

Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi

Bupati Pakpak Bharat Hadiri Kunjungan Direktur Kementan, Dorong Kebangkitan Kopi sebagai Penopang Ekonomi

KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR