Pengacara Minta KPK Gelar Sidang di Medan, Terkait Kasus Suap 14 Eks Anggota DPRD Sumut

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia
• Aktivitas Gunung Sorikmarapi Meningkat, Ini Himbauan Bupati Madina Saipullah Nasution Saat Turun Langsung Pantau Pos Pengamatan
• Menguatkan nilai kemanusiaan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Berikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu

Terkait penetapan tersangka 14 eks Anggota DPRD Sumut dalam dugaan kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho, KPK diminta untuk melakukan gelar persidangan tersebut di Medan, Sumatera Utara.

“Kita harap KPK bisa menggelar persidangan kasus ini di Medan, sebab seluruh saksi dan delik kasus ini semuanya terjadi di Medan,” harap Ranto Sibarani SH, salah satu pengacara dari 14 eks Anggota DPRD Sumut, saat diwawancarai, Senin malam (3/8/2020).

Ditambahkannya, sejauh ini pihaknya hanya menunggu kapan KPK akan menggelar persidangan tersebut. “Kita inginnya KPK segera menggelar sidang tersebut. Sebab dari pembacaan dakwaan nanti akan kita ketahui permasalahannya, jadi kita tunggu saja ya,” tambah Ranto Sibarani.

Sebelumnya Juli 2020 kemri, KPK kembali menetapkan tersangka sekaligus menahan 11 eks Anggota DPRD Sumut yang terlibat dalam kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho. Total ada 14 tersangka yang sudah ditetapkan KPK. KPK menduga 14 eks anggota DPRD Sumut itu turut menerima uang dari eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dilakukan dengan jumlah beragam.

Mereka yang dijadikan tersangka tersebut diantaranya Sudirman Halawa (SH), Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH), Nurhasanah (N), Megalia Agustina (MA), Ida Budiningsih (IB), Ahmad Hosein Hutagalung (AHH), Syamsul Hilal (SH), Robert Nainggolan (RN), Ramli (R), Mulyani (M), Layani Sinakaban (LN), Japorman Saragih (JS), Jamaluddin (JD) dan Irwansyah Damanik (ID).

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia

Aktivitas Gunung Sorikmarapi Meningkat, Ini Himbauan Bupati Madina Saipullah Nasution Saat Turun Langsung Pantau Pos Pengamatan

Menguatkan nilai kemanusiaan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Berikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu

Ketua RANZ Medan Bantah Pemko Lamban Tangani Sampah, Ibrahim : Program PSEL Sudah Berjalan

Mallorca Paksa Real Madrid Menelan Kekalahan di Markas Sendiri

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Hadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Yayasan Gerakan Sumatera Utara Bergiat dan IKA MSP FISIP USU