GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
GEMA PENA Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
kota
JAKARTA | SUMUT24.co
Baca Juga:
- GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
- Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina
- Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri
Terkait Pembahasan Anggaran RAPBD DKI Jakarta Tahun 2020, Kepala Pusat Penerangan yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menegaskan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak pernah melakukan wawancara dengan media online Indocomm. Hal itu ditegaskan di Jakarta, Minggu (03/11/2019).
“Pak Mendagri tak pernah lakukan wawancara terkait RAPBD DKI Jakarta dengan media online Indocomm, termasuk dengan media lainnya untuk membahas secara khusus soal RAPBD DKI Jakarta, apalagi sampai memberikan pernyataan sedetail itu. Saya tegaskan tidak pernah,” kata Bahtiar.
Dalam berita yang beredar, pihak Indocomm mengaku telah melakukan wawancara dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai melaksanakan Salat Jumat pada (1/11/2019).
Bahkan, pihak Indocomm mengklaim, Mendagri Tito Karnavian mengaku sedang mempelajari secara serius soal RAPBD DKI Jakarta.
“Pak Tito sejak awal sangat menghormati proses yang berjalan di Pemda DKI Jakarta sehingga dari awal kasusnya mencuat di media, beliau sampaikan bahwa masih ada proses internal yang bisa diselesaikan di Pemprov DKI Jakarta dan DPRD nya sehingga tidak ingin intervensi. Sehingga, itu adalah berita bohong (Hoax) terkait wawancara panjang lebar Indocomm dengan Pak Tito, karena memang tidak pernah Pak Tito sampaikan sebagaimana yang ditulis Indocomm,” kata Bahtiar memaparkan.
Diketahui, Mendagri Tito Karnavian memang tidak pernah menyampaikan kekhususan pernyataannya terkait pembahasan RAPBD untuk DKI Jakarta.
Mendagri memang kerap menyampaikan akan melakukan penyisiran agar APBD tepat sasaran untuk masyarakat dan sesuai Program Prioritas Nasional.
Namun sambung Bahtiar, Mendagri tak pernah membahas secara khusus RAPBD DKI Jakarta termasuk kasus pembahasannya di DPRD.
Lanjut Bahtiar, Kemendagri akan melakukan evaluasi Rancangan APBD jika sudah disampaikan secara resmi oleh Pemda Provinsi kepada Kemendagri, hingga saat ini Pemda DKI belum mengajukan RAPBD hasil pembahasan Pemda dengan DPRD kepada Kemendagri.(ril/W02)
GEMA PENA Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
kota
Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina
kota
sumut24.co ASAHAN, Kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) seluas lebih dari 1.200 hektar yang dikelola Koperasi Tani (Koptan) Mandiri di wilayah
News
BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026
kota
SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat
kota
Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi
kota
Stand Bapenda Sumut "Anti CelingakCelinguk"! Sutan Tolang Lubis Garansi "Tanya Apa Saja, Langsung Dijawab
kota
Dukung PHTC Gubernur, Dinas Pendidikan Tampilkan Hasil Karya dan Kokurikuler Siswa SMA/SMK
kota
Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah, AMPERAKSU Desak Penindakan Tegas Jaringan Rokok Ilegal HELIUM
kota
Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor
kota