Ijeck Akui Jadi Pejabat Negara Takut Terjebak Korupsi Karena Tidak Faham

Medan I SUMUT24.co Wakil Gubsu Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck mengaku ada ketakutan bagi pejabat negara terjebak korupsi bukan karena disengaja atau ada niat, melainkan akibat tidak faham itu salah.

Baca Juga:

• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina
• Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

“Memang ada orang-orang yang sadar berniat korupsi, tetapi ada pula yang terjerat mungkin karena terjebak sebagai ketidakpahaman bagaimana jalannya tata kelola pemerintahan. Ini yang kita takutkan,” akunya.

Berbicara pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah di Kantor Gubsu di Medan, Selasa (29/10), Ijeck mengakui tidak semua kepala daerah latar belakangnya dari pemerintahan, banyak yang dari swasta minim wawasan birokrasinya.

Karenanya lanjut Ijeck pada acara dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman, jajaran pemerintahan memang perlu mendapat sosialisasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Dikemukakannya korupsi dan pencucian uang merupakan dua tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya memberantas kedua tindak pidana tersebut. Antara lain, dengan membekali para pejabat di lingkungan Pemprov Sumut, Pimpinan BUMD dan para kepala daerah kabupaten/kota dengan wawasan di bidang hukum.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua agar menyikapi makna dan hakikat sosialisasi ini dengan baik. Kita ikuti dengan serius dan ajukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang menjadi kebingungan atau kendala yang dihadapi selama ini,” pesan Wagub.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Andy Faisal menginformasikan bahwa acara sosialisasi ini merupakan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Berupaya konsisten dengan prinsip kebijakan yang akurat, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

“Adapun yang menjadi peserta yakni para Bupati/Walikota se-Sumut, para Kepala OPD Pemprov Sumut dan kabupaten/kota, pimpinan BUMD Sumut,” ujarnya.

Sosialisasi diawali dengan pemaparan oleh Jampidsus Adi Toegarisman dengan tema paparan “Kiat-Kiat Menghindari Delik Korupsi dan TPPU. Beberapa poin utama yang disampaikan yakni penting bagi seorang kepala daerah untuk menciptakan budaya hukum. “Budaya hukum ini termasuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran dan ketaatan kepada bawahan untuk mematuhi ketentuan hukum,” jelasnya.

Selain itu, pendistribusian kewenangan dan job description juga harus ada dan jelas. Begitu pula dengan perencanaan dan kontrol, sehingga proses kerja diketahui alurnya dan dimana terhambat kendala. Adi juga menyampaikan pujian kepada Pemprov Sumut, dirinya bersemangat saat menerima undangan untuk menyampaikan sosialisasi. “Artinya, ini bentuk komitmen Pemprov Sumut untuk melawan korupsi,” tuturnya.

Pemapar lainnya juga menghadirkan Tim Biro Hukum KPK Efi Laila Kholis dengan topik Menghindari Jerat Delik Korupsi dan TPPU. Usai pemaparan dilakukan diskusi dan tanya jawab. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kajati Sumut Fachruddin Siregar, serta yang mewakili unsur Forkopimda lainnya.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi