Kabar Permintaan Damai Rp1,2 Miliar Terdengar, Penyebab Gagalnya Proses Mediasi
sumut24.co , Medan, Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan
kota
Pakpakbharat | Sumut24
Baca Juga:
Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr. H. Asren Nasution, MA, bersama 32 Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi di Aula Rumah Dinas Gubsu, Jl Jenderal Sudirman, Medan.
MoU tersebut sebagai wujud komitmen menghadirkan Kabupaten Layak Anak dalam menghormati dan memenuhi hak anak yang merupakan hasil dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dalam konstitusinya.
“Penandatanganan MoU ini merupakan inisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Diharapkan dapat mendorong percepatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara, sehingga anak-anak di Sumatera Utara dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas, yang mampu berperan dalam pembangunan di negeri ini,” kata Pj Bupati.
Pj. Bupati menyatakan, percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak harus dilakukan, tidak hanya tuntutan dari regulasi,tetapi juga sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
Ditambahkannya, bahwa hal ini seiring dengan tujuan akhir dari pemekaran wilayah, di mana Kabupaten Pakpak Bharat yang dimekarkan dari Kabupaten Dairi, bercita-cita untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Makna dari tujuan akhir ini tersirat bahwa ‘perlindungan anak’ menjadi salah satu urusan prioritas yang diserahkan oleh pemerintah ke pemerintah kabupaten dan kota akan semakin terwujud,” sambungnya.
Masih menurut Asren Nasution, kunci sukses untuk mewujudkan kabupaten layak bagi anak adalah adanya keikhlasan dan ketulusan orang dewasa mengutamakan kepentingan terbaik anak. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, perlu diperkokoh kemitraan pemerintah dengan para pelaku lain yang akan memberikan kontribusinya.
“Selain itu melalui kemitraan dan partisipasi ini akan mendorong pemanfaatan segala jalur partisipasi untuk mensejahterakan dan meningkatkan perlindungan hak anak,” tambahnya.
Sementara itu Gubsu, Edy Rahmayadi pun mengajak seluruh Bupati/Walikota untuk segera mengimplementasikan MoU tersebut, sebagai bukti bahwa Provinsi Sumut benar sangat sayang dengan anak.
Implementasi itu, menurut Edy Rahmayadi, dengan memperbaiki tempat bermain anak. Juga sungai dan lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sarana bermain untuk anak-anak.
Karena itu, Edy berharap para bupati/walikota berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan sungai dari pencemaran.
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA RI Lenny N Rosalin, yang menjadi narasumber pada acara itu menyatakan, ciri kabupaten/kota yang sudah dapat dikatakan KLA yaitu, yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.(RBM)
sumut24.co , Medan, Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, meluncurkan program inovasi Monitoring Aman Terpadu Medan Deli (Mata Deli), Min
kota
sumut24.co MedanKemeriahan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke436 berlangsung semarak di Kecamatan Medan Amplas. Dari pagi, ratusan masy
kota
sumut24.co MedanPanitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran tiket
kota
Rombongan UAS Dihadang Massa di Kutai Barat, Polisi Tabligh Akbar Tetap Berjalan Kondusif
kota
sumut24.co TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota Tanjungbalai memanfaatkan ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 sebagai sarana memperkenalk
News
Wagub Sumut Surya Jajal Membatik di Stan Taman Budaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan Budaya
kota
Buka PRSU ke50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah
kota
115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi
kota
sumut24.co JAKARTA, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) Triwulan
News