Kadis Perkebunan Sumut : Tak ada Masalah PT ALAM, Sudah Miliki ISPO

Medan,sumut24.co Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit miliki PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) di Kecamatan Sei Lepan dan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menurut catatan Dinas Perkebunan Sumatera Utara (Sumut) tidak ada masalah.

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati menjawab wartawan di Medan, Jumat (1/2/19) sehubungan mencuatnya pemberitaan di media massa tentang keberadaan PT ALAM terkait dugaan pengalihan hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan tersebut.

“Enggak ada masalah dengan PT Alam. Sudah ISPO,” sebut Kepala Dinas ketika secara spesifik wartawan mengonfirmasi aktual dan minta penjelasan terkait permasalahan perkebunan PT ALAM di Langkat.

Kepala Dinas tidak memaparkan mengenai proses hukum yang saat ini sedang mencuat ke permukaan, melainkan hanya menanggapi keberadaan perusahaan perkebunan yang dinyatakannya tidak ada masalah dan sudah ISPO.

Sementara itu, secara umum sebelum ini diberitakan tentang ISPO bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang kerap menghadang industri sawit seperti masalah lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan dan lainnya.

Kementerian Pertanian menargetkan seluruh pelaku usaha, termasuk petani di sektor perkebunan kelapa sawit dalam negeri telah bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada 2020. Dengan adanya ISPO, maka hal itu bisa menjadi bukti  komitmen industri  sawit dalam  menjalankan pengelolaan denga prinsip keberlanjutan lingkungan.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan sertifikat ISPO bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang kerap menghadang  industri sawit seperti masalah lingkungan,  deforestasi, kebakaran hutan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan penyalahgunaan kawasan hutan. Pasalnya, ISPO mengharuskan pengelolaan good agriculture practice di hulu dan sistem yang terintegrasi dengan sehat di hilir.

Menurut data Kementerian Pertanian pada 2017, sertifikat ISPO baru diberikan kepada 346 pelaku usaha dengan luasan lahan sebesar 2,11 juta hektare atau mencakup 19,84% dari total lahan  sawit seluas 14,03 juta hektare. Sehingga, baru 9,53 juta ton sawit yang memiliki sertifikat ISPO atau 25,21% dibanding keseluruhan produksi 37,18 juta ton.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba