Kadis Perkebunan Sumut : Tak ada Masalah PT ALAM, Sudah Miliki ISPO

Medan,sumut24.co Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit miliki PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) di Kecamatan Sei Lepan dan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menurut catatan Dinas Perkebunan Sumatera Utara (Sumut) tidak ada masalah.

Baca Juga:

• DPRD Medan Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi Pulihkan Listrik Sumut
• BEI Perkuat Transparansi dan Keterbukaan Perusahaan Tercatat Melalui Public Expose Live 2026
• Nokia dan Indosat Ooredoo Hutchison Kolaborasi dalam Meningkatkan Jaringan 5G di Indonesia serta Hadirkan Layanan Berbasis AI

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati menjawab wartawan di Medan, Jumat (1/2/19) sehubungan mencuatnya pemberitaan di media massa tentang keberadaan PT ALAM terkait dugaan pengalihan hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan tersebut.

“Enggak ada masalah dengan PT Alam. Sudah ISPO,” sebut Kepala Dinas ketika secara spesifik wartawan mengonfirmasi aktual dan minta penjelasan terkait permasalahan perkebunan PT ALAM di Langkat.

Kepala Dinas tidak memaparkan mengenai proses hukum yang saat ini sedang mencuat ke permukaan, melainkan hanya menanggapi keberadaan perusahaan perkebunan yang dinyatakannya tidak ada masalah dan sudah ISPO.

Sementara itu, secara umum sebelum ini diberitakan tentang ISPO bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang kerap menghadang industri sawit seperti masalah lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan dan lainnya.

Kementerian Pertanian menargetkan seluruh pelaku usaha, termasuk petani di sektor perkebunan kelapa sawit dalam negeri telah bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada 2020. Dengan adanya ISPO, maka hal itu bisa menjadi bukti  komitmen industri  sawit dalam  menjalankan pengelolaan denga prinsip keberlanjutan lingkungan.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan sertifikat ISPO bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang kerap menghadang  industri sawit seperti masalah lingkungan,  deforestasi, kebakaran hutan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan penyalahgunaan kawasan hutan. Pasalnya, ISPO mengharuskan pengelolaan good agriculture practice di hulu dan sistem yang terintegrasi dengan sehat di hilir.

Menurut data Kementerian Pertanian pada 2017, sertifikat ISPO baru diberikan kepada 346 pelaku usaha dengan luasan lahan sebesar 2,11 juta hektare atau mencakup 19,84% dari total lahan  sawit seluas 14,03 juta hektare. Sehingga, baru 9,53 juta ton sawit yang memiliki sertifikat ISPO atau 25,21% dibanding keseluruhan produksi 37,18 juta ton.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Medan Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi Pulihkan Listrik Sumut

BEI Perkuat Transparansi dan Keterbukaan Perusahaan Tercatat Melalui Public Expose Live 2026

Nokia dan Indosat Ooredoo Hutchison Kolaborasi dalam Meningkatkan Jaringan 5G di Indonesia serta Hadirkan Layanan Berbasis AI

Forki DKI Jakarta Menggila di adidas Open 2026, Borong 32 Emas dan Kukuhkan Dominasi Karate Nasional

HEBOH! Warga Kasmia Sidimpuan Baru Keluhkan Biaya Masuk Pipa PDAM Diduga Tembus Rp4 Juta, Ini Respons Tirtanadi

PDAM Tirtanadi Cabang Tapsel Tegaskan SOP Baru Sambungan Air: Warga Diimbau Daftar Resmi, Biaya Rp2 Jutaan