Tujuh Kampus Swasta di Sumut Diusulkan Ditutup

MEDAN|SUMUT24 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumut-Aceh telah merekomendasikan penutupan tujuh perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di Sumatera Utara kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Baca Juga:

• HUT ke-62 Golkar, Andar Amin Harahap Ajak Kader Lebih Dewasa dan Berpihak kepada Rakyat, 17 Daerah Tunggu Diskresi Ketua Umum
• Inalum Perkuat Daya Saing Aluminium Indonesia di Pasar Global
• Gunarto Azis Terima Mandat Plt Kosgoro 1957 Kota Sibolga

Tujuh kampus tersebut yakni Politeknik Tugu 45 Tebing Tinggi, Akbid Eunice Rajawali Binjai, Politeknik Profesional Mandiri, Politeknik Trijaya Krama, Akubank Swadaya Medan, Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia, dan Akademi Manajemen Ilmu Komputer Medan.

Tidak hanya tujuh kampus PTS itu, Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh, juga sedang melakukan pengawasan atau pemantauan khusus terhadap lima kampus lain yang ada di Sumatera Utara.

“Ada juga PTS yang sedang dalam pemantauan khusus. Jumlahnya ada lima lagi,” ujar Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Aceh, Prof Dian Armanto, Senin (2/7).

Namun, Prof. Dian tidak menyebutkan secara detail kelima kampus PTS yang sedang masuk dalam pengawasan khusus karena pihaknya sedang melakukan pemantauan secara berkala.

Dian menambahkan, lima PTS yang masuk pengawasan khusus tersebut masih bisa untuk melakukan perbaikan, sampai kampus tersebut dapat dikategorikan sebagai kampus swasta yang sehat.

Hal ini berbeda dengan tujuh kampus PTS yang sudah direkomendasikan ditutup hanya tinggal menunggu keputusan dari Kemenristekdikti.

“Masih, masih bisa yang lima (melakukan perbaikan). Jadi tinggal dia (kampus) melaporkan ke kita contohnya terkait perekrutan dosen baru supaya cukup minimal 6 orang per prodi, tidak buka kelas jarak jauh lagi. Jadi perbaikan-perbaikan seperti itu dilaporkan ke kita,” terangnya.

Terkait tenggat waktu yang diberikan pada kelima kampus tersebut melakukan perbaikan, Dian Armanto mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu enam bulan pertama sejak keluarnya status pembinaan atau keluarnya surat yang menyatakan melakukan pelanggaran.

Dian juga menjelaskan, selama masuk dalam pengawasan, kelima PTS tersebut akan diperhatikan serta difasilitasi oleh kopertis untuk segera memperbaiki dirinya.

Jadi menurut Dian, lima kampus tersebut diberi waktu dan difasilitasi oleh kopertis untuk secepatnya memperbaiki setiap kekurangan sesuai dengan apa yang diminta oleh Dikti.(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

HUT ke-62 Golkar, Andar Amin Harahap Ajak Kader Lebih Dewasa dan Berpihak kepada Rakyat, 17 Daerah Tunggu Diskresi Ketua Umum

Inalum Perkuat Daya Saing Aluminium Indonesia di Pasar Global

Gunarto Azis Terima Mandat Plt Kosgoro 1957 Kota Sibolga

Wagirin Arman: Golkar Sumut Harus Makin Solid, Jaga Silaturahmi dan Rapatkan Barisan

Gedung Kosong di Wek II Jadi Sasaran Operasi Narkoba, Polisi Temukan 5 Bong

Tak Tunggu 21 Oktober, Bupati Madina Hentikan PJJ, Siswa Kembali Belajar Tatap Muka