Walikota Tebing Tinggi : ADD Jangan Jadi Kesenjangan

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Momen HUT ke 81 RI, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Serahkan JKM dan Beasiswa Pendidikan Anak
• Polri Dukung Swasembada Pangan, Polresta Deli Serdang turut laksanakan Penanaman Bawang Putih Serentak Di 17 Provinsi*
• Rahudman Harahap Diamanahkan Hashim Djojohadikusumo Pimpin PNM

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunya, dinilai dapat mengakibatkan kesenjangan khususnya bagi terhadap pemerintah Kabupaten dan Kota. karenanya, hal ini akan dijadikan petisi untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, pada rapat yang akan digelar bulan Juli 2018 mendatang.

“Hampir setiap desa memperoleh ADD sekitar Rp 1 miliar. Padahal, di desa itu potensi ekonominya tinggi, ada lahan yang cukup dan ada pertanian. Sementara di Kota, yang jumlah luas arealnya jauh lebih kecil tapi memiliki rakyat yang lebih banyak, bisa dikatakan tidak mendapat perhatian apa-apa,” kata Walikota Tebing Tinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan, saat menerima kunjungan Audensi Harian SUMUT24 beberapa waktu yang lalu.

Terkait dengan hal ini, lanjutnya, pada rapat yang akan digelar pada bulan Juli 2018 mendatang, persoalan ini akan diangkat dan akan dijadikan petisi untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

“Pada bulan Juli mendatang, hal ini akan kita angkat dan akan kita jadikan petisi kepada Presiden. Jadi sebenarnya, banyak juga hal hal yang harus dikritisi,” katanya.

Kemudian, sambungnya, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) itu banyaknya di Kota. Inilah yang harus dibina, dan terhadap pelaku UMKM inilah yang harus diberikan dana.

Menurutnya, sesuai dengan hasil survei 52 persen rakyat itu tinggal di Kota, sementara sisanya 48 persen lagi tinggal di Kabupaten. Padahal, jumlah Kabupaten itu 4 kali lebih besar daripada jumlah Kota, tapi lebih banyak yang tinggal di Kota. “Saat ini ada 95 Kota yang menampung 52 persen jumlah rakyat indonesia,” terangnya.

Sosok pemimpin yang selalu terlihat low profile dan cerdas ini juga menuturkan soal konsep pembangunan khususnya dalam mengantisipasi sehingga tidak terjadi lagi banjir yang melanda kota Tebing Tinggi.

“Saya dari dulu menyatakan, untuk menanggulangi banjir itu One River One Management, satu sungai itu satu manajemen bukan berdasarkan wilayah,” katanya.

Dimana catchmen areanya itu wilayahnya melampaui beberapa daerah Kab/Kota. Sayangnya, hal ini belum dilakukan secara total di Indonesia. Hanya baru ada di sungai ular di Perbaungan, dan Bengawan Solo di pulau Jawa. Apapun kejadiannya, menangani satu sungai satu manajemen ini penting,tambahnya.

Untuk mengantisipasi banjir di Tebing Tinggi, sungai padang akan dinormalisasi atau dinaikan tanggulnya. Designya sudah dibantu oleh pemerintah pusat, dan akan mulai dibangun pada tahun 2019 sampai dengan 2024 nanti. “Hal ini tentu perlu proses,” pungkasnya.(W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Momen HUT ke 81 RI, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Serahkan JKM dan Beasiswa Pendidikan Anak

Polri Dukung Swasembada Pangan, Polresta Deli Serdang turut laksanakan Penanaman Bawang Putih Serentak Di 17 Provinsi*

Rahudman Harahap Diamanahkan Hashim Djojohadikusumo Pimpin PNM

Kendati Berobat Gratis, Modesta Ajak Warga Tetap Peduli Jaga Kesehatan

JAGA MARWAH Desak Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online RA Dihukum Seumur Hidup

Rektor UNPAB Prof. Isa Indrawan Terpilih Jadi Mentor Rektor Nasional, APTISI Siapkan Program Pembinaan 60.000 Pimpinan Kampus