Dugaan Korupsi Bappemas Sumut Rp 40,8 Miliar, Amran Utheh Ditarget Kejatisu

MEDAN I SUMUT24

Baca Juga:

• Rahudman Harahap Diamanahkan Hashim Djojohadikusumo Pimpin PNM
• Kendati Berobat Gratis, Modesta Ajak Warga Tetap Peduli Jaga Kesehatan
• JAGA MARWAH Desak Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online RA Dihukum Seumur Hidup

Dugaan korupsi di Bappemas senilai Rp 40,8 miliar, pihak Kejatisu sudah menetapkan tersangka dan pihak ketiga. Namun pejabat utama seperti mantan Kepala Bappemas Amran Utheh masih bebas berkeliaran.

“Kejatisu harusnya membidik Staf Ahli Gubsu tersebut, sebelum Amran Utheh menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya,” tegas Ketua Central Masyarakat Mandiri Sumut Darwin Sipahutar kepada SUMUT24, Senin (22/1).

Menurutnya, Amran Utheh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib dijadikan tersangka. “Karena atas persetujuannyalah semua kegiatan dapat dilakukan dan dikerjakan,” tegas Darwin Sipahutar.

Lebih lanjut dikatakannya, “kemudian juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Edita Siburian juga harus menjadi tersangka, memingat PPK juga menyetujui atas berbagai pekerjaan tersebut,” tegasnya.

Kasus ini sudah bergulir lebih dua tahun yang lalu, sehingga sudah saatnya Kejatisu melakukan penetapan tersangka kembali kepada pejabat yang terlibat korupsi tersebut.

“Kita apresiasi kinerja Kejatisu yang sudah menahan beberapa tersangka atas kasus tersebut. Kepada Gubsu juga kita berharap agar segera menonaktifkan Amran Utheh sebagai staf Ahli Gubsu, agar kasusnya dapat lebih ditingkatkan pemeriksaannya,” ujar Darwin.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) tengah melakukan proses penyidikan dengan optimal dan sedikitnya 30 orang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap dugaan kasus korupsi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) senilai Rp 40,8 miliar.

“Untuk optimalkan kasus ini, sudah 30 orang kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan Pidasus Kejatisu,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian melalui Kasubsi Humas Penkum Kejatisu Yosgernold Tarigan, Jumat (13/1) kemarin.

Menurutnya, pengusutan kasus dugaan korupsi itu, yang dilakukan Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu, tertuang pada nomor surat perintah penyidikan (Sprindik) : Print. 21/N.2/05/2015.

Yosgernold Tarigan menjelaskan pemeriksaan saksi tersebut, terdiri dari sejumlah pejabat tinggi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Begitu juga akan terus dilakukan pemeriksaan selanjutnya, yang dijadwalkan oleh penyidik kita,” jelasnya.

Untuk saat ini, Sprindik itu, berstatus Sprindik umum tanpa ada nama tersangka didalam sprindik tersebut. Selain itu, Penyidik juga sudah melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) bekerjasama dengan akuntan publik yang ditunjuk oleh penyidik Kejatisu.

“Kita masih menunggu hasil kerugian negara saat ini,” katanya.

Dia menambahkan setelah hasil PKN keluar, akan dilakukan ekspos internal dilakukan penyidikan kasus korupsi ini.

“Setelah itu, baru dilakukan penetapan tersangka dalam kasus ini. Penyidik terus mengoptimalkan penyidikan saat ini,” tandasnya.

Adapun dugaan korupsi tersebut yakni sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa di Sumatera Utara pada tahun 2015, yang dilakukan Bapemas Provsu.

Berdasarkan informasi yang terhimpun, dana sosialisasi kapasitas aparatur Pemerintah Desa di Sumatera Utara, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, senilai Rp 40,8 miliar. Kini, laporan kegiatan tersebut, diduga adanya indikasi korupsi dan melawan hukum. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rahudman Harahap Diamanahkan Hashim Djojohadikusumo Pimpin PNM

Kendati Berobat Gratis, Modesta Ajak Warga Tetap Peduli Jaga Kesehatan

JAGA MARWAH Desak Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online RA Dihukum Seumur Hidup

Rektor UNPAB Prof. Isa Indrawan Terpilih Jadi Mentor Rektor Nasional, APTISI Siapkan Program Pembinaan 60.000 Pimpinan Kampus

Mendefinisikan Ulang Kepemimpinan Modern: Richa Arie Sandy Bawa Filosofi "Quiet Luxury" dan "Boss Energy" ke Kancah Pendidikan Melalui Rindu Tenang

Terkesan Dipelihara, Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan Belum Merdeka Dari Lapak Perjudian Tembak Ikan