Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin ; 3.178  Petugas Sudah Data 19 Kabupaten/Kota PL-KUMKM 2023

Medan I Sumut24.co

Baca Juga:

• Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
• Komisaris–Direksi Kompak Jalankan Transformasi, Bank Sumut Bidik Kinerja Lebih Kompetitif
• Rakorpem di Tanjungbalai Utara, Wali Kota Mahyaruddin Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin menyebutkan,  Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut sudah selesai melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023 di lapangan dan saat ini sedang proses validasi pengolahan datanya.

“Kegiatan pendataan itu melibatkan 3.178 petugas yang direkrut dari warga setempat ditambah seluruh aparatur sipil negara (ASN) setempat yang terkait., sudah mendata sebanyak 19 kabupaten/kota PL-KUMKM 2023 yang ada di Sumut,” ujar Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin pada acara Workshop Indikator Strategis, di salah satu hotel di Medan, Selasa (24/10).

Lebihanjut dikatakan  Nurul Hasanudin, pendataan PL-KUMKM 2023 sudah tuntas di lapangan dan sekarang sedang proses validasi pengolahan datanya.

“Meski sudah selesai dan proses validasi pengolahan data, petugas masih akan turun ke lapangan kalau ada yang perlu dicek lagi,” ungkap Hasanudin.

Pendataan dilakukan BPS setelah BPS berkoloborasi dengan KemenKopUKM (Kementerian Koperasi dan UKM) untuk melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023.

Seperti tujuan KemenKopUKM yakni sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal Koperasi dan UMKM di Indonesia, ujar Nurul Hasanudin, BPS Sumut melakukan pendataan langsung ke lapangan mulai pasar hingga ke rumah warga.

“Alhamdulillah, hingga usai, tidak ada kendala berarti dalam pendataan yang dilakukan BPS Sumut,” katanya.

Dia menyebutkan, program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 untuk kepentingan para koperasi dan UMKM.

Para UMKM yang tidak terdata, maka tidak masuk dalam “database” sehingga tentunya tidak terjangkau dalam kebijakan pemerintah menyangkut koperasi dan UMKM.

Pendataan dimulai pada 15 September hingga 14 Oktober 2023 dengan metode door-to-door dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangan resminya mengatakan, dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM tahun 2022 telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address.

Selanjutnya di tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 kabupaten/kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian baik yang menetap mau pun tidak menetap.

Dengan pendataan itu, pemerintah bisa mendapatkan data tunggal koperasi dan UMKM.

“Pendataan memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM ke depan,” ujar Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki.

Keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.

Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut itulah, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. (red-1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara

Komisaris–Direksi Kompak Jalankan Transformasi, Bank Sumut Bidik Kinerja Lebih Kompetitif

Rakorpem di Tanjungbalai Utara, Wali Kota Mahyaruddin Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

Bahas Program MBR, Wali Kota Tanjungbalai Dukung Pembangunan 166 Unit Rumah

Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok

Momentum HPN ke-80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan