Tiga Jabatan Dewas PDAM Tirtanadi Lowong

MEDAN | SUMUT24 Para Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi Sumut telah habis periodeisasinya pada 10 Nopember 2017 kemarin, sehingga jabatan Dewas di BUMD Milik Pemprovsu tersebut lowong dan dikhawatirkan PDAM Tirtanadi tanpa pengawasan.

Baca Juga:

• Wabup Candra Ajak BKMT Kabupaten Solok Perkuat Syiar Islam dan Kepedulian terhadap Penyakit Masyarakat.
• Bupati Solok Hadiri Swiss Van Sumatera Holiday Car Meet Up, Serahkan Piala untuk Mobil Terfavorit
• Akhiri Masa Dinas, IPDA Irianto Tinggalkan Jejak Pengabdian di Polres Padang Lawas

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekdaprovsu Ibnu S Hutomo mengatakan, memang per 10 Nopember 2017 kemarin, masa kerja Dewan Pengawas telah habis sehingga saat ini sedang digodok oleh Gubsu siapa-siapa yang layak untuk menjadi dewan pengawas menggantikan yang telah habis masanya tersebut.

“Saat ini Gubsu lagi menyusun nama-namanya yang nantinya minta pendapat dan masukan dari para tokoh dan akademisi. Kita berharap yang duduk di dewan pengawas tersebut orang-orang yang benar mengerti air sehingga PDAM Tirtanadi Sumut lebih baik kedepannya,” ujar Ibnu S Hutomo.

Saat ini, ujarnya, Gubsu memang sedang memilih orang-orang yang pas duduk untuk jabatan Dewan Pengawas, karena hal tersebut memang hak proregratif Gubsu sebagai pemilik BUMD tersebut.

Menanggapi hal tersebut Ketua Sumut Institute Osril Limbong mengatak, kalau memang masa periodeisasinya Dewas telah habis. Gubsu sebagai pemagang saham tunggal selayaknya memproses penggantinya dengan memilih yang layak dan pas, karena beda mendudukan direksi dengan dengan dewan pengawas.

“Jadi sebenarnya siapa yang layak, Gubsu lah yang tahu, jadi kenapa harus lama-lama. Kalau lama lama dikhawatirkan programnya PDAM Tirtanadi Sumut nantinya tak jelas, Dewas sebagai perpanpanjangan tangan Gubsu, harus segera ditetapkan sehingga PDAM dapat lebih baik lagi kedepannya,” ujar Osril Limbong.

Dengan adanya Dewas bagaimana fungsinya seperti mengawasi penggunaan anggaran, Mengawasi program direksi dan untuk mengawasi dana penyertaan modal lewat pengesahan APBD.

“Adapun kriteria yang layak untuk dewan pengawas, adalah harus mengerti peraturan dan aturan BUMD, yang mengerti pengelolaan manajemen badan usaha, dan juga mampu mempersentasekan program teknis dibadan usaha tersebut,” ujar Osril. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Candra Ajak BKMT Kabupaten Solok Perkuat Syiar Islam dan Kepedulian terhadap Penyakit Masyarakat.

Bupati Solok Hadiri Swiss Van Sumatera Holiday Car Meet Up, Serahkan Piala untuk Mobil Terfavorit

Akhiri Masa Dinas, IPDA Irianto Tinggalkan Jejak Pengabdian di Polres Padang Lawas

Gerebek Dua Lokasi di Padangsidimpuan, Polisi Temukan 3,4 Kg Ganja dan Periksa 22 Orang

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky Serap Aspirasi Umat Gereja, Knalpot Bising dan Narkoba Jadi Sorotan

Uang Rp350 Ribu untuk Beli Ganja, Dua Pria di Padangsidimpuan Berurusan dengan Polisi