SKPD Dipaksa Bayar 5 Persen, Pembahasan LKPJ 2016

SIMALUNGUN | SUMUT24

Baca Juga:

• Bupati Solok Tinjau Realisasi Program Revitalisasi Sekolah
• Sambut HUT ke-62, Golkar Medan Salurkan 3.062 Paket Sembako
• Selama Oktober 2026, Operasi Sadar Pajak Kendaraan Digelar Serentak di 33 Kabupaten/Kota di Sumut

DPRD Simalungun belum membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2016. Meski seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007, pembahasannya dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Informasi yang diperoleh SUMUT24, Selasa (30/5) belum dibahasnya LKPj kinerja pemerintah daerah tahun 2016, karena belum tercapainya kesepakatan antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) terkait imbalan untuk memuluskan penilaian atas laporan yang disampaikan. Salah seorang pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Simalungun, mengaku sudah dimintai 5 % dari anggaran yang dikelola pada tahun 2016, untuk memuluskan penilaian atau pembahasan LKPj oleh DPRD Simalungun.

“Mungkin karena pemerintah daerah belum mampu menyiapkan dana untuk memuluskan penilaian LKPj, makanya sampai sekarang belum dibahas oleh dewan (DPRD). Karena untuk pembahasannya SKPD dibebani biaya, seperti saya 5 % dari anggaran yang dikelola tahun 2016,” sebut seorang Kadis yang minta namanya tidak ditulis.

Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Simalungun, Sudiahman Saragih yang dikonfirmasi SUMUT24, kemarin mengakui jika pihaknya sudah menyampaikan usulan pembahasan LKPj kinerja pemerintah daerah tahun 2016, ke DPRD Simalungun. Kita tinggal menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pelaksanaan pembahasannya.

“Sudah disampaikan ke legislatif beberapa waktu lalu,tinggal menunggu hasil aduit BPK untuk pembahasannya,menyangkut adanya permintaan uang pelicin dari DPRD untuk pembahasannya, saya tidak tahu itu,” ujar Sudiahman.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba yang dikonfirmasi soal DPRD Simalungun minta ‘jatah’ sebesar 5 persen melalui SMS mengatakan informasi tersebut tidak benar. “Informasi itu tidak benar, sekali lagi itu hoax,” tulis Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara itu, dalam pesan singkatnya. (ES)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Solok Tinjau Realisasi Program Revitalisasi Sekolah

Sambut HUT ke-62, Golkar Medan Salurkan 3.062 Paket Sembako

Selama Oktober 2026, Operasi Sadar Pajak Kendaraan Digelar Serentak di 33 Kabupaten/Kota di Sumut

Dinkes, Disdik, dan BPBD Paluta Bersinergi, Ratusan Masker Dibagikan ke Sekolah

Lahan Sitataring Diklaim Tanah Adat dan Pemegang SHM, Riwayat Kepemilikan Disorot

KERJA NYATA KEMENIMIPAS: MENJAGA PINTU NEGARA, MEMBUKA JALAN HARAPAN