SKPD Dipaksa Bayar 5 Persen, Pembahasan LKPJ 2016

SIMALUNGUN | SUMUT24

Baca Juga:

• CAFE ONTHELL Binjai, Destinasi Nongkrong Asri Yang Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga dan Sahabat
• Polri untuk Masyarakat! Ratusan Peserta Meriahkan Fun Run 8K Hari Bhayangkara ke-80 di Padangsidimpuan
• Tak Berizin dan Menumpang di Tiang PLN, Polres Padang Lawas Sikat Kabel WiFi Ilegal, Tiga Titik di Sibuhuan Langsung Diperingatkan

DPRD Simalungun belum membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2016. Meski seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007, pembahasannya dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Informasi yang diperoleh SUMUT24, Selasa (30/5) belum dibahasnya LKPj kinerja pemerintah daerah tahun 2016, karena belum tercapainya kesepakatan antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) terkait imbalan untuk memuluskan penilaian atas laporan yang disampaikan. Salah seorang pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Simalungun, mengaku sudah dimintai 5 % dari anggaran yang dikelola pada tahun 2016, untuk memuluskan penilaian atau pembahasan LKPj oleh DPRD Simalungun.

“Mungkin karena pemerintah daerah belum mampu menyiapkan dana untuk memuluskan penilaian LKPj, makanya sampai sekarang belum dibahas oleh dewan (DPRD). Karena untuk pembahasannya SKPD dibebani biaya, seperti saya 5 % dari anggaran yang dikelola tahun 2016,” sebut seorang Kadis yang minta namanya tidak ditulis.

Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Simalungun, Sudiahman Saragih yang dikonfirmasi SUMUT24, kemarin mengakui jika pihaknya sudah menyampaikan usulan pembahasan LKPj kinerja pemerintah daerah tahun 2016, ke DPRD Simalungun. Kita tinggal menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pelaksanaan pembahasannya.

“Sudah disampaikan ke legislatif beberapa waktu lalu,tinggal menunggu hasil aduit BPK untuk pembahasannya,menyangkut adanya permintaan uang pelicin dari DPRD untuk pembahasannya, saya tidak tahu itu,” ujar Sudiahman.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba yang dikonfirmasi soal DPRD Simalungun minta ‘jatah’ sebesar 5 persen melalui SMS mengatakan informasi tersebut tidak benar. “Informasi itu tidak benar, sekali lagi itu hoax,” tulis Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara itu, dalam pesan singkatnya. (ES)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

CAFE ONTHELL Binjai, Destinasi Nongkrong Asri Yang Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga dan Sahabat

Polri untuk Masyarakat! Ratusan Peserta Meriahkan Fun Run 8K Hari Bhayangkara ke-80 di Padangsidimpuan

Tak Berizin dan Menumpang di Tiang PLN, Polres Padang Lawas Sikat Kabel WiFi Ilegal, Tiga Titik di Sibuhuan Langsung Diperingatkan

MENGENAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB)

Bank Sumut Resmikan KCP Sei Berombang, Perkuat Inklusi Keuangan dan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Labuhanbatu

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan