SKPD Dipaksa Bayar 5 Persen, Pembahasan LKPJ 2016

SIMALUNGUN | SUMUT24

Baca Juga:

• Merdang Merdem 2026, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman
• TGB Ahmad Sabban Terpilih Jadi Mudir Jatman Sumut 2026-2031, Rektor UnPab HM Isa Indrawan Jadi Rois
• Cak Munir Lantik Pengurus PWI Sulsel 2026–2031: Pers Tak Akan Mati, Jurnalistik Akurat Tetap Utama

DPRD Simalungun belum membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2016. Meski seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007, pembahasannya dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Informasi yang diperoleh SUMUT24, Selasa (30/5) belum dibahasnya LKPj kinerja pemerintah daerah tahun 2016, karena belum tercapainya kesepakatan antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) terkait imbalan untuk memuluskan penilaian atas laporan yang disampaikan. Salah seorang pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Simalungun, mengaku sudah dimintai 5 % dari anggaran yang dikelola pada tahun 2016, untuk memuluskan penilaian atau pembahasan LKPj oleh DPRD Simalungun.

“Mungkin karena pemerintah daerah belum mampu menyiapkan dana untuk memuluskan penilaian LKPj, makanya sampai sekarang belum dibahas oleh dewan (DPRD). Karena untuk pembahasannya SKPD dibebani biaya, seperti saya 5 % dari anggaran yang dikelola tahun 2016,” sebut seorang Kadis yang minta namanya tidak ditulis.

Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Simalungun, Sudiahman Saragih yang dikonfirmasi SUMUT24, kemarin mengakui jika pihaknya sudah menyampaikan usulan pembahasan LKPj kinerja pemerintah daerah tahun 2016, ke DPRD Simalungun. Kita tinggal menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pelaksanaan pembahasannya.

“Sudah disampaikan ke legislatif beberapa waktu lalu,tinggal menunggu hasil aduit BPK untuk pembahasannya,menyangkut adanya permintaan uang pelicin dari DPRD untuk pembahasannya, saya tidak tahu itu,” ujar Sudiahman.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba yang dikonfirmasi soal DPRD Simalungun minta ‘jatah’ sebesar 5 persen melalui SMS mengatakan informasi tersebut tidak benar. “Informasi itu tidak benar, sekali lagi itu hoax,” tulis Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara itu, dalam pesan singkatnya. (ES)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Merdang Merdem 2026, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman

TGB Ahmad Sabban Terpilih Jadi Mudir Jatman Sumut 2026-2031, Rektor UnPab HM Isa Indrawan Jadi Rois

Cak Munir Lantik Pengurus PWI Sulsel 2026–2031: Pers Tak Akan Mati, Jurnalistik Akurat Tetap Utama

Peduli Kesehatan Warga, Lurah Sidodadi Hendra Kurniawan Turun Langsung Bagikan Masker di Jalan HM Yamin

Semarakkan HUT Golkar, DPD Partai Golkar Padangsidimpuan Gelar Jalan Sehat Berhadiah Doorprize Hingga Bagi Sembako

Dewan Penasehat ANTO GENK: PENDAWA Harus Hadir Membantu Masyarakat