Pokja UPL Tobasa Curang

BALIGE | SUMUT24

Baca Juga:

• Tindak Tegas Knalpot Brong, Polres Samosir Musnahkan 117 Knalpot Hasil Razia
• Bank Sumut Serahkan CSR Rp 4,46 Miliar Perkuat Penanganan Bencana di Sumut*
• Pelantikan Pengurus FORWAKA Medan Periode 2026–2028, Irfandi : Perkuat Sinergi Pers dan Aparat Penegak Hukum

Tender Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas PUPR Toba Samosir, terindikasi dengan nuansa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Beberapa orang rekanan menuding, Pokja ULP Toba Samosir diduga telah melakukan kolusi yang diyakini ada petunjuk pejabat tertentu di lingkungan Pemkab Tobasa, untuk mengarahkan paket proyek kepada rekanan tertentu. Akibat permainan curang Pokja ULP Tobasa tersebut, pengumuman pemenang tender proyek pekerjaan jalan hotmix sampai 3 kali ditunda. Sehingga para rekanan di Toba Samosir, mencium aroma busuk kinerja Pokja ULP. Alhasil, beberapa orang rekanan melakukan aksi menempeli poster-poster di kantor Pokja ULP, Rabu (17/5).

Pantauan SUMUT24 di lokasi, poster yang bertulis diantaranya, “Tender di Tobasa terindikasi diarahkan, pemasukan penawaran hanya dua hari kerja, tetapi evaluasi penawaran sampai 1 bulan”. “Bernard Siagian membagi-bagikan proyek tender APBD Tobasa”. “Evaluasi penawaran hanya formalitas, pemenang tender Tobasa sudah diarahkan, kami menolak diam”. Demikian antara lain isi poster yang ditempel di dinding dalam ruangan kantor Pokja ULP Tobasa.

Aksi para rekanan/kontraktor dari Tobasa yang sempat menjadi perhatian tersebut berlangsung aman, dan aksi itu dipantau oleh aparat kepolisian dari pihak Tindak Pidana Korupsi yang datang ke kantor Pokja ULP dengan berpakaian sipil.

Marpaung, kontraktor di Toba Samosir kepada SUMUT24 mengatakan, perbuatan Pokja ULP didalam pelaksanaan tender proyek, secara kasat mata terlihat sejak awalnya telah nampak niatnya akan mengarahkan paket-paket proyek jalan hotmix, sesuai dengan arahan pimpinan mereka.

“Mulai dari awal pengumuman tender hanya memberi waktu dua hari efektif kerja, hingga tiga kali penundaan pengmuman pemenang,” ujar Marpaung. Permainan kotor Pokja ULP Tobasa yang bernuansa KKN ini, sambung Marpaung, “tidak akan kami biarkan begitu saja. Nanti setelah pengumuman pemenang tender, kami akan melaporkan/mengadukan perbuatan Pokja ULP ini kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum, agar diberikan sanksi tegas terhadap panitia tender proyek jalan hotmix di Tobasa dan pemenangnya dibatalkan,” tegas Marpaung.

Kontraktor lainnya, B. Tampubolon yang sedang hadir di Kantor Pokja ULP Tobasa, juga mempertanyakan kinerja Pokja ULP. Dikatakannya, kinerja Pokja ULP sudah jelas bernuansa KKN.

“Panitia sepertinya sengaja melakukan pemgumuman tender proyek pada hari Jumat sore dan terakhir pemasukan penawaran pada Rabu dengan batas waktu pada pukul 12.00 Wib. Ini tidak jelas lagi dan sudah jelas ada nuansa KKN karena terdapat hanya dua hari kerja saja dan semakin jelas dengan penundaan pengumuman sampai tiga kali,” tegas B.Tampubolon.

Sementara itu, Lamhot Tambun, Ketua Pokja ULP Toba Samosir ketika dikonfirmasi wartawan di kantornya, Rabu (17/5) mengatakan, tudingan atas adanya indikasi KKN tender proyek tersebut tak benar.

Lamhot Tambun dengan tegas membantah tudingan itu. “Panitia tender bekerja tanpa melakukan penyimpangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Pengumuman tender proyek kami lakukan pada hari kerja dan diakhiri pada hari kerja. Itulah ketentuannya,” jawab Lamhot Tambun.

Masih dikatakannya, saat ini Pokja ULP sedang melakukan evaluasi dokumen tender proyek. “Inilah hari terakhir para rekanan dipanggil untuk klarifikasi. Dari 19 paket protyek tender jalan hotmix, 3 paket proyek akan ditender ulang, karena dokumen penawaran yang masuk tidak memenuhi kriteria,” ujar Lamhot Tambun. (W11)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tindak Tegas Knalpot Brong, Polres Samosir Musnahkan 117 Knalpot Hasil Razia

Bank Sumut Serahkan CSR Rp 4,46 Miliar Perkuat Penanganan Bencana di Sumut*

Pelantikan Pengurus FORWAKA Medan Periode 2026–2028, Irfandi : Perkuat Sinergi Pers dan Aparat Penegak Hukum

RPK Langkat Resah, Bermohon Kebijakan Terbaik dari Pimpinan Bulog Medan

Di Antara Zikir dan IUP: Perebutan Ruang Hidup di Beutong Ateuh

Mitigasi Trauma Sosial Eks Santri Ndolo Kusumo Sediakan Posko Aduan dan Pendampingan Psikologis