BPJN I Dituding Korupsi Rp 29 Miliar, Jalan Nasional Sumut Hancur

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Transformasi TNI AD dan AI Jadi Sorotan Seminar Strategis di Seskoad Bandung, ini harapannya*
• Siregar: Sertifikasi Guru Adalah Cara Feodal Menipu Diri Sendiri, Bukan Solusi Kualitas Pendidikan
• Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

Hancur leburnya kualitas jalan nasional di Provinsi Sumut yang ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) wilayah I Sumut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), membuat elemen masyarakat bereaksi dan menuding dana pembangunan Jalan Nasional selalu dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Ketua Umum DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Pemerintahan Korupsi Indonesia (Baraapi Indonesia) M Dany Damanik didampingi Robert Sibagariang mengatakan, Adanya aroma korupsi pembangunan (betonisasi), Pengaspalan dan pemeliharaan jalan di hampir seluruh Kab/kota se Sumatera Utara termasuk di pekerjaan proyek pelebaran jalan nasional Jalan Sibolga-Batas Kota Tarutung APBN 2015 dengan nilai kontrak Rp 29.967.700.000 diduga ada penyimpangan yang jelas-jelas sudah merugikan keuangan negara yang sangat besar.

Kita mempertanyakan kinerja tim pengawasan dan satker jalan nasional yang ada di Sumut. Pasalnya, sejumlah ruas jalan yang baru saja diperbaiki sudah kembali hancur dan kupak-kapik. Seperti pekerjaannya asal-asalan dan tidak sesuai bestek Jalan Sibolga -Batas Kota Tarutung. Banyak jalan di Sumut belum lama diperbaiki sudah kembali rusak parah. Padahal, jalan tersebut dibangun dari uang rakyat yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

”Kalau anggarannya tidak dikorupsi, mana mungkin beberapa bulan saja dibangun kondisi jalan sudah rusak parah. Kemana tim pengawas jalan dan apa kerjanya, jangan-jangan juga terlibat suap dan korupsi, Ucapnya. Anggaran Miliaran untuk perbaikan jalan tapi kekuatannya tidak lama. Ada apa dengan BBPJN I Wilayah Sumut. Saat ini Jalan Sibolga -Batas Kota Tarutung kondisinya rusak parah. Kondisi itu sangat rawan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, pihaknya meminta kepada penegak hukum untuk segara mengambil tindakan tegas dengan menyelidiki dugaan korupsi dalam penanganan jalan nasional tersebut.

Tidak maksimalnya perbaikan jalan nasional oleh BBPJN wilayah I Sumut PPK 12 (Sibolga CS). baru beberapa bulan dibangun jalan sudah retak-retak dan terbelah-belah. Untuk itu diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit sekaligus mengusut proyek Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Sumut, khususnya PPK 12 Sibolga CS. pihak yang berwajib diduga tidak sanggup bertindak dan lemah, sehubungan banyaknya pengaduan masyarakat dan LSM. Bahkan telah dilakukan aksi demo terkait kerusakan jalan nasional yang tersebar di hampir semua ruas jalan di Sumatera utara. “Para Kepala Satker, PPK dan Pengawas terkesan enggan menegur kontraktor pelaksana proyek jalan nasional tersebut. Kuat dugaan, ada permainan suap dengan pihak yang berwajib. Karena, dari informasi yang kita dapatkan, para kontraktor telah menyetor dan memberi upeti dan sejumlah uang kepada pihak BBPJN Wilayah I Sumut. Kabarnya, setoran uang yang tidak tersurat, dimaksudkan untuk pengamanan proyek, Ironisnya, para Kepala Satker, PPK dan Pengawas tidak mau tahu dengan kondisi jalan nasional yang kupak – kapik dan rusak parah tersebut, karena mereka beranggapan sudah aman dengan pemberian uang suap tersebut, sehingga pihak yang berwajib tidak mungkin melakukan audit dan pemeriksaan.

“Maka itu, kita minta KPK segera mengaudit anggaran di Kementerian PU, termasuk BBPJN Wilayah I Sumut, baik anggaran proyek fisik maupun biaya pemeliharaan rutin jalan nasional. Hasil pengamatan kita di lapangan, kurun waktu dua tahun terakhir, dana pemeliharaan rutin jalan nasional diduga banyak yang dikorupsi demi kepentingan pribadi dan orang lain. Seperti biaya rutin pemeliharaan jalan nasional di ruas Sibolga-Tarutung dan ruas Sibolga-Padangsidimpuan Ruas jalan di kawasan tersebut sepanjang 110 km, Rinciannya, untuk pekerjaan patching atau tutup lobang dengan aspal hotmix dianggarkan. Dia menambahkan, apabila pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional dilaksanakan secara maksimal, maka kondisi jalan nasional akan bagus dan bertahan lama. Tetapi, kenyataannya, kondisi jalan nasional rusak parah akibat penanganan yang tidak maksimal dan tidak memenuhi standar serta asal jadi, Ucapnya.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Transformasi TNI AD dan AI Jadi Sorotan Seminar Strategis di Seskoad Bandung, ini harapannya*

Siregar: Sertifikasi Guru Adalah Cara Feodal Menipu Diri Sendiri, Bukan Solusi Kualitas Pendidikan

Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura

FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya

Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif