Kabag Umum dan PPTK Biang Kerok Terkait Korupsi Pengadaan BBM Genset DPRD

MEDAN|SUMUT24 Disinyalir Kabag Umum dan Kasubag Perlengkapan yang juga Pejabat PPTK DPRD Medan, jadi ‘biang kerok’ bobroknya managemen pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Medan yang melibatkan juga oknum Sekwan. Hal itu ditegaskan seorang staf di DPRD Medan yang minta namanya jangan dituliskan kepada SUMUT24, Kamis (5/1).

Baca Juga:

• Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura
• FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya
• Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif

Akibat bobroknya managemen pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Medan, sangat rentan terjadinya korupsi pada kasus pemindahan instalasi genset dan pengadaan BBM genset yang mencapai miliaran rupiah.

Rentetan kasus mencuat di gedung DPRD Medan, seperti kasus pemindahan instalasi genset pada skretariat DPRD Kota Medan tahun anggaran 2015 sebesar Rp117.944,200, pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pengoperasian mesin genset di Sekertariat DPRD Medan pada tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp Rp3.850.684.000 dan direalisasikan anggaran Rp 2.682.830.000 serta pembangunan ruang kaca yang tidak terencana.

Menurut salah seorang staf di DPRD Medan, muara kebobrokan pengelolaan keuangan di sekretariat DPRD Medan ada di Kabag Umum berinisial ASH dan Kasubag Perlengkapan berinisial AE yang merupakan Pejabat PPTK.

“Kedua oknum ini merupakan motor penggerak secara teknis belanja pengadaan di DPRD Medan yang nota bene mengatur pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Medan,” ujarnya.

Hal ini secara tersamar diakui Plt.Sekwan DPRD Kota Medan, Hj, Alida saat dikonfirmasi SUMUT24, Kamis (5/1) di ruang kerjanya.

Plt.Sekwan DPRD Kota Medan yang akrab di sapa Uni menyatakan, soal pemindahan instalasi genset itu terjadi semasa Sekwan masih aktif, begitu juga dengan pengadaan BBM genset.

“Setahu saya untuk pemindahan instalasi genset itu semasa Pak Azwarlin Nasution. Namun untuk pengadaan BBM genset yang terpakai hanya sekian juta dan kelebihannya dikembalikan,” ujarnya ragu-ragu.

Seperti dikatahui dari data yang ada pada SUMUT24, proyek pengadaan BBM genset itu dikelola olehPT Arwana Perkasa, seperti yang tercantum dalam Pemeliharaan Perawatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahap Ke tujuh belas pada Sekretariat DPRD Kota Medan TA 2015 dan sudah mencairkan dana Rp2,6 M.

Menyinggung soal adanya beberapa proyek tahun 2016, seperti ruang tunggu DPRD Medan yang dinyatakan selesai. Tetapi hingga Kamis (5/1) belum ada unit mobilernya.

Sementara disinggung soal proyek pembangunan ruang kaca di lantai I, II dan III, Plt.Sekwan DPRD Kota Medan secara tegas menyatakan proyek itu dihentikan dan tidak dibayar.

“Proyek itu dihentikan dan harus dibongkar serta tidak dibayar. Ini resiko rekanan. Begitu juga dengan bangunan di baseman, saya sama sekali tidak tahu peruntukannya. Soalnya sebagai pimpinan, saya sudah menyerahkan progres kepada Kabag Umum dan pejabat PPTK sebagai pelaksana teknis. Kontrol saya, tidak menggunakan uang negara dan tidak merugikan negara,” ujarnya.

Mengenai bangunan Mushola terbengkalai di Lantai II, yang juga merupakan progres tahun 2016. Uni secara terbuka menyatakan, urusan penyelesaian teknis ada di Kabag Umum dan pejabat PPTK. Namun Plt Sekwan tidak berani menyinggung soal pembuatan taman 2 x 10 meter di samping gedung dewan dengan anggaran Rp85 juta.

Sumber yang didapat dari lembaga penegak hukum menyatakan, pihaknya sudah melakukan penelusuran dan pengumpulan data. Dalam waktu dekat, kasus ini segera diproses dan memeriksa pihak-pihak terkait. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura

FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya

Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif

Laksamana Putra Mulai Bergerak, Incar Kursi Sekda Medan

Danrem 023/KS Tegas Kawal SPPG Losung Batu, Makanan Bergizi untuk Siswa Jadi Prioritas

Izin Gebyar Pajak Bapenda Sumut Dipertanyakan, Jangan Bohongi Masyarakat Pembayar Pajak