MEDAN | SUMUT24
Baca Juga:
Ada 9 (sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 yang harus dituntaskan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi dalam mencapai visi, menjadikan provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.
Dalam mewujudkan percepatan pencapaian visi ini tentunya Gubsu HT Erry Nuradi harus berani melakukan terobosan melalui misinya dengan melakukan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih ‘good governance’ dan ‘clean government’. Kemudian membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
Hal ini tentunya harus dikuatkan dengan membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar dearah, swasta, regional dan internasional. Serta meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dengan membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Menurut Gubsu HT Erry Nuradi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah diplot untuk priodesasi 2013-2018, tentunya membutuhkan strategi dan perhitungan yang matang dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam perhitungan yang terukur dengan skala prioritas.
Sembilan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-2017 itu kata HT Erry Nuradi meliputi, peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan. Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan.
Kemudian meningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah.
Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian. Peningkatan ekonomi kerakyatan. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan. Serta mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah. (*)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News