Akhyar : Menghapus Dana Komite Berat

MEDAN|SUMUT24 Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi mengakui imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghapus dana komite, merupakan tugas berat. Katanya, dana komite sekolah masih diharapkan untuk meningkatkan kreatifitas siswa.

Baca Juga:

• Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga
• Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan
• SE2026 Disorot, Sekda Padangsidimpuan Rahmat Marzuki: Kalau Datanya Benar, Kita Bisa Ambil Keputusan yang Benar

“Dana komite ini cukup membantu segala aktifitas siswa. Jadi yang sifatnya meningkatkan kreatifitas siswa dapat dibantu. Ini memang tugas berat yang masih dipikirkan,” kata Akhyar saat ditemui di ruangannya, Senin (5/12).

Lebih lanjut dikatakan Akhyar, untuk menghapus dana komite masih membutuhkan banyak pertimbangan. Sebab, dana komite tersebut telah cukup lama bergulir di sekolah.

Senada dengan itu juga, Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Medan, Sakti mengatakan jika dana Komite dihapus, akan mengeluarkan sepertiga guru honorer.

“Tak hanya guru honorer yang dikeluarkan, tetapi dua per tiga siswa juga akan saya keluarkan,” pungkasnya.

Sementara Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan untuk tidak lagi mengutip uang komite.

Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Demkorat, Burhanuddin Sitepu mengaku setuju dengan wacana penghapusan uang komite.

Menurutnya, uang komite yang dikutip dengan rata-rata Rp130 ribu per bulan sebagai ajang korupsi saja.

“Bayangkan satu sekolah bisa mengumpulkan Rp 1 miliar per bulan dari uang komite. Kemana uang itu semua? Sedangkan ada tiga bantuan dari pusat,”katanya saat ditemui di ruangannya, Senin (5/12).

Lanjut Burhan, Pemko segera mengambil kebijakan. Apalagi, KPK mengatakan bahwa dana komite sekolah bisa menjadi temuan sebagai kutipan liar.

“KPK sudah mengatakan itu bisa jadi temuan, kalau tidak segera diberhentikan,” katanya.

Selain itu, KPK juga melarang gaji guru honorer dari dana komite. Menurut Burhan, hal tersebut wajar, pasalnya, selama ini pendapatan guru honorer hanya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Dana BOS ini juga begitu besar. Kemana duit itu semua? Gaji honorer juga kecil,” pungkasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga

Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan

SE2026 Disorot, Sekda Padangsidimpuan Rahmat Marzuki: Kalau Datanya Benar, Kita Bisa Ambil Keputusan yang Benar

Turun ke Desa, Kapolres Tapsel Bongkar Persoalan Warga yang Perlu Segera Ditangani

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan

Pekerja Informal Jadi Perhatian, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Perkuat Program 1 Perisai