ICW: Jokowi Jangan Jadikan UN Kendaraan Politik

Jakarta | SUMUT24

Baca Juga:

• Kejatisu Harus Tangkap Akuang, Jangan Ada Kesan Permainan
• Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga
• Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mendukung pemerintah menghentikan Ujian Nasional (UN). Namun, Febri meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan penghentian UN sebagai kendaraan politik dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Setiap ganti menteri ganti kebijakan. Padahal UN bisa dimoratorium sejak 2005. Jadi secara hukum UN tidak dikenal. Baru Mendikbud sekarang menghapus UN, ini ego politik penguasa sekarang,” tegas Febri di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, IVD Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (4/12).

“Jokowi harus tegas bahwa UN bukan kendaraan politiknya,” tegas Febri.

Dia menambahkan, rencana pergantian UN menjadi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) sudah bagus. Dengan catatan, kualitas guru di masing-masing sekolah harus ditingkatkan.

Dengan pergantian itu, diyakini bisa meminimalisir tingkat kecurangan guru di sekolah-sekolah dalam memberikan bocoran jawaban kepada siswa saat ujian berlangsung.

“Pemerintah harus meningkatkan kualitas guru untuk bisa mengevaluasi murid,” ujar Febri.

Febri juga mengusulkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terlibat dalam pendidikan nasional guna menciptakan pelajar anti korupsi. Langkah yang perlu dilakukan yakni membuat program pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan di Tanah Air. “KPK harus berusaha membuat sekolah anti korupsi,” pungkasnya. Kornas JPPI Setuju Moratorium UN

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan moratorium atau penangguhan terhadap ujian nasional (UN).

Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid mengatakan, dirinya sangat setuju dengan rencana tersebut.

Bukan tanpa alasan, hal itu dia ungkapkan karena UN dianggap tidak menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kepatutan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

“Bukan alat mengukur siswa jadi lulus atau tidak,” ungkap Ubaid di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, IVD Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (4/12).

Tak hanya itu, Ubaid juga menegaskan, pemerintah perlu membuat satu program pengganti UN yang bisa mengukur kemampuan siswa. Namun, program itu tidak boleh sama dengan program UN.

“Kalau ada (program pengganti UN) harus berbeda jauh dengan UN. Kita setuju moratorium UN. Sudah jauh-jauh hari kita setuju tapi apa penggantinya,” ujar dia.

Ubaid menuturkan, bersamaan dengan rencana moratorium UN, pemerintah mewacanakan program Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Ujian ini akam diberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menyediakan soal ujian hingga penentuan standar nilai. Ubaid, kemudian mempertanyakan substansi program ini.

“Menteri keluarkan ide USBN itu. Jelas, USBN tidak jadi standar kelulusan siswa. Tapi kita memprtanyakan sejauh mana kesiapan guru untuk melakukan USBN. Dalam rangka moratorium UN, pemerintah harus punya roadmap sesuai dengan Mendiknas,” tegas dia.

Mendikbud Muhadjir Effendy memastikan moratorium (menghapuskan sementara) Ujian Nasional (UN) terhitung sejak tahun 2017. Keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, bukan berarti ujian akhir bagi siswa dihapus secara keseluruhan. Pemerintah menyerahkan penyelenggaraan ujian tersebut kepada pemerintah daerah, dengan sistem desentralisasi.

Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejatisu Harus Tangkap Akuang, Jangan Ada Kesan Permainan

Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga

Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan

SE2026 Disorot, Sekda Padangsidimpuan Rahmat Marzuki: Kalau Datanya Benar, Kita Bisa Ambil Keputusan yang Benar

Turun ke Desa, Kapolres Tapsel Bongkar Persoalan Warga yang Perlu Segera Ditangani

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan