Pertamina Terbuka, Jangan Manipulasi

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja
• Wabup Madina Atika Azmi Sidak Lokasi Bencana, Rehabilitasi 17 Hektare Lahan Dikebut Tuntas Mei Ini
• Akhirnya Terwujud! Gerak Cepat Bupati Saipullah Nasution, Lion Air Bakal Buka Rute Penerbangan ke Mandailing Natal

Penurunan Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak potensial seperti dari Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor senilai Rp 90 Miliar dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Rp 71 Miliar, adalah sangat miris.

Kenapa PBB-KB dan BBN KB diturunkan pendapatannya oleh Tim Dispenda atupun Tim TAPD. Sementara Jumlah kenderaan terus bertambah baik roda dua, roda tiga dan roda empat ditambah lagi Bahan bakar variannya juga bertambah seperti Pertalite.

“Dalam hal ini diharapkan kepada Pemprovsu, Tim TAPD dan Dispenda penurunan PAD tersebut harus jelas. PT Pertamina dalam hal ini juga harus terbuka sehingga tidak terjadi manipulasi PAD untuk Sumut,” tegas Ucap Direktur Eksekutif Transparansi Anggaran Lintas Indonesia (Tralindo) Drs Redihman Damanik kepada SUMUT24, Senin (17/10).

Menurutnya, Penurunan itu harus jelas apa parameternya sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Yang lebih penting lagi kepada PT Pertamita harus transparan dan terbuka, berapa pasokan Bahan bakar solar dan premiun tiap harinya yang dipakai oleh masyarakat. Sehingga dikalikan 5 Persen berapa yang harus diterima Dispenda Sumut dari PBB-KB tersebut.

“Selama ini perhitungannya tidak terbuka kepada Publik. Tidak pernah ini dibuka kepada publik berapa pasokan bahan-bakar yang telah disalurkan kepada masyarakat,” tegas Redihman Damanik.

Lebih lanjut dikatakannya, harusnya ini menjadi perhatian serius, kalau PT Pertamina saja tidak terbuka, begitu juga Dispenda Sumut, bisa hilang sia-sia PAD sumut dari PBB-KB yang dinikmati oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Kita berharap kedua instansi tersebut terbuka kepada masyarakat sehingga dalam rangka percepatan pembangunan dapat terwujud dengan baik dari pajak-pajak masyarakat,” tegas Redihman Damanik.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Wabup Madina Atika Azmi Sidak Lokasi Bencana, Rehabilitasi 17 Hektare Lahan Dikebut Tuntas Mei Ini

Akhirnya Terwujud! Gerak Cepat Bupati Saipullah Nasution, Lion Air Bakal Buka Rute Penerbangan ke Mandailing Natal

Sentuhan Kehangatan Kapolres Samosir di SDN 22 Sigaol Marbun

Polda Sumut Sita 9 Aset Mantan Pejabat BNI Aek Nabara

Mencari Calon Ketua Umum PBNU yang Bersih dan Berakhlak