BPK Harus Usut Pelepasan Asset SMPN 7

Medan|SUMUT24 Anggota DPRD Medan Drs Hendrik Halomoan Sitompul minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengusut dugaan pelepasan asset lahan SMPN 7 Medan. Selain itu, terkait pengalokasian anggaran pembangunan/rehab gedung agar ikut ditelusuri keabsahannya dan investigasi lapangan.

Baca Juga:

• Bupati Gus Irawan Dorong Kajian Batang Toru Jadi Kebijakan Nyata Pascabencana
• Rektor UNIMED Kukuhkan Mahasiswa Baru Angkatan 2026 Dalam PKKMB Tahun Akademik 2026/2027
• Pembukaan PKKMB, Rektor USU : Kemampuan Komunikasi Jadi Kunci Kesuksesan

“Kita minta BPK mengusut status asset SMPN 7 Medan. Dan hasil pemeriksaan supaya dilanjutkan ke institusi penegak hukum. Begitu juga soal pembangunan/rehab gedung yang biayanya dari APBD Pemko Medan agar diaudit. Sangat janggal, asset yang sudah dinyatakan lepas namun dibangun lagi, ada apa,” tegas Hendrik Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini kepada wartawan, Kamis (22/9).

Menurut Hendrik Sitompul yang duduk di Komisi B DPRD Medan membidangi pendidikan, Pemko Medan harus transparan soal asset SMPN 7 Medan dan dasar melakukan rehab kembali.

“Apa pun alasannnya Pemko Medan harus peduli dengan pendidikan yang membangun karakter anak bangsa. Untuk itu, kebijakan Pemko Medan jangan sampai meresahkan siswa dan orang tua siswa SMN 7,” tegas Hendrik seraya mendesak Pemko Medan supaya melakukan klarifikasi.

Sebagaimana diketahui, Kabag Asset Pemko Medan Agus Suriyono pekan lalu mengaku bahwah asset SMPN 7 Medan di Jalan Adam Malik Medan sudah berpindah tangan ke pihak ke tiga. Sementara pengamatan wartawan Rabu (21/9) gedung lama SMPN 7 sudah dirobohkan dan sedang berlangsung pembangunan gedung baru. Sedangkan anggaran pembangunan berasal dari APBD Pemko Medan yang dikerjakan Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim).

Terkait status asset lahan SMPN 7 Medan dalam beberapa tahun belakangan ini sudah santer dibicarakan. Namun hingga saat ini belum ada secara resmi dari penjelasan Pemko Medan.

Sekedar mengingatkan, data yang diperoleh wartawan pada tanggal 15 Juni 2011, oknum mengaku nama Sudarto mengklaim selaku pemilik lahan seluas 6.780 M2 yang saat ini lokasi SMPN 7 dan SD.

Sudarto mengirimnkan surat ke Ketua DPRD Medan memohon rekomendasi persetujuan pengalihan/pindah lokasi SMPN 7, SD Inpres dan Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Barat. Namun hingga saat ini wartawan belum berhasil terkait hasil persetujuan dewan terhadap surat pemohon.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Gus Irawan Dorong Kajian Batang Toru Jadi Kebijakan Nyata Pascabencana

Rektor UNIMED Kukuhkan Mahasiswa Baru Angkatan 2026 Dalam PKKMB Tahun Akademik 2026/2027

Pembukaan PKKMB, Rektor USU : Kemampuan Komunikasi Jadi Kunci Kesuksesan

Penanaman Tanaman Pohon Pelindung MPW PP Sumatera Utara, Ijeck Ajak Jaga Lingkungan dan Perkuat Kader dengan Pelatihan SAR

Pemprov Sumut Perkuat UHC di Nias Barat dengan Kolaborasi

Wagub Surya: Majukan Pendidikan Nias Barat Butuh Kolaborasi Semua Pihak