Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
kota
Baca Juga:
Jakarta I Sumut24.co
Segelintir orang, punya pengaruh “garang”. Demikian “penegasan yang bisa disampaikan pada kondisi hari ini. Serangkaian kebijakan diduga kuat diboncengi kepentingan dominan non- publik. Betapa tidak, beberapa peristiwa penting, sebut saja soal lahirnya Undang Undang Cilaka (cipta lapangan kerja, belakangan diubah menjadi cipta kerja), dan amandemen UU Korupsi cenderung menampung “warna” kepentingan segelintir orang yang dimaksud. Tentunya, itu diduga dimenangkan lewat sebuah “kompromi”.
Watak kompromistik itu untuk kepentingan non publik tadi, bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan-kebijakan publik yang lahir nantinya akan menjadi penghambat bagi tumbuhnya nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan negara dieksploitasi sepihak guna menumpuk bagi kehidupan masa depan individual atau kelompok. Publik atau rakyat bisa jadi terabaikan, asas kemanfaatannya dalam konteks .
Segelintir orang juga bisa membentuk relasi- kuasa demi melanggengkan keberadaannya kini di jalur strategis. Keluarga berkuasa, kerabat saling mengawasi dan rekanan mengamankannya. Periodisasi kekuasan dirancang sampai akhir masa berkuasa hingga individunya. Melalui kepemilikan modal mereka berupaya mewujudkan itu.
Pemilu di tahun 2024 menjadi target pelanggengan kekuasaan oligarki. Mereka kaum oligarkian lupa bahwa keterbukaan informasi dan daya kritis publik terus tumbuh dari waktu ke waktu. Tingkat kesadaran dan partisipasi publik bisa “membesar” seiring dampak kerusakan dari kebijakan non publik yang dihasilkannya. Dan keikut-sertaan publik pun pada akhirnya sulit dibendung dalam menumbangkan pengaruh dari segelintir orang tadi.
Refleksi pengaruh dari segelintir orang kelak melandai di pemilu besok (tahun 2024). Ini bisa tersirat dari publik yang masih bisa berlawan hari ini. Meski ditengah kuat-cengkeramannya.
Lewat jejaring informasi, memudahkan publik membentuk kesadaran kolektif dalam memaknai kebijakan bahkan ketimpangan yang ada. Terbukanya skandal-skandal kasus ekonomi dan keuangan serta politik dan kehakiman menjadi bukti atas itu. Dan ini menjadi pertanda rantai kuasa yang terbangun mulai tergerus alias keropos.
Oligarki, jika disimbolisasi bermaterial besi, bisa”karatan” di 2024. Terbukanya informasi, berkembangnya teknologi serta hadirnya generasi muda “baru” akan meng”oksidasi”nya secara pasti. Sehingga kepemimpinan nasional kelak bergeser ke “orang” baru penuh “kelengkapan”.red
Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
kota
Hari Jadi Polwan ke78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo
kota
Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian
kota
1 Hektare Lahan Bawang Putih Ditanam di Madina, Kapolres Ketahanan Pangan Harus Diperkuat
kota
Ngaku Ambil AC dan Genset Tanpa Izin, Pemuda 22 Tahun Berurusan dengan Polisi
News
Petani 48 Tahun di Tapsel Tewas di Saluran Sawah, Sebelumnya Sempat Muntah Usai Makan Kacang
kota
Sukhairi Nasution Resmi Pimpin DMI Madina 20262031, Sekda Afrizal Dorong Masjid Jadi Pusat Peradaban
kota
Langkah Tegas Madina Hadapi PETI, Satgas Siapkan Personel untuk Operasi Lapangan
kota
Bawa Nama Madina ke Panggung Nasional, Bupati Saipullah Nasution Raih Penghargaan IIGCE 2026
News
Eksekusi Lahan Ditolak PN Lubuk Pakam, Kuasa Hukum PT RPP Soroti Dugaan Penipuan DT
News