Sabtu, 20 Juni 2026

DPR Pastikan Calhaj Tak Dibebani Kenaikan ONH

Administrator - Kamis, 08 April 2021 13:02 WIB
DPR Pastikan Calhaj Tak Dibebani Kenaikan ONH

Medan I SUMUT24.CO Anggota Komisi VIII DPR RI, M Husni Mustafa memastikan calon jamaah haji (Calhaj) tidak akan dibebankan biaya tambahan apabila ibadah haji jadi dilakukan tahun ini.

Baca Juga:

Diakuinya, akibat pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum mereda, bakal terjadi penyesuaian di berbagai bidang, seperti penerapan protokol kesehatan (prokes) yang pada akhirnya berpengaruh kepada naikknya ongkos naik haji (ONH).

“Biaya haji diperjuangkan tetap sama seperti sebelumnya yakni Rp 35,2 juta,” ujar Husni, di Medan, Kamis (8/4/2021).

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, berdasarkan hasil rapat dengan Kementrian Agama (Kemenag), Garuda Indonesia, bahwa kenaikan biaya haji dikarenakan penerapan protokol kesehatan, mulai dari pembatasan jumlah penumpang di dalam pesawat, di hotel serta di dalam bus.

“Di masa Covid-19 setiap negara buat auran main, masuk Arab Saudi buat prokes seperti physical distancing, dan swab, itu sampai 4 kali dengan biaya Rp 900.000, kalau di Arab 500 riyal. Kemudian untuk masalah hotel itu sudah pasti jamaah ketika dibuka akan dilakukan karantina di Saudi lebih kuranhg 5 hari baru bisa ibadah. Pesawat menyediakan 9 tempat duduk kosong apabila ada pasien Covid-19 di pesawat yang jadi lokasi isolasi. Kamar hotel yang semula menampung 4 orang menjadi hanya 2 orang, makanan juga yang cepat saji,” paparnya.

“Di sana-sini akan ada penambahan biaya. Tapi nantinya itu tidak akan dibebankan kepada calhaj. Dari mana uangnya diambil untuk menutupi kekurangan, itu dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), akan diambil dari nilai manfaatnya dana haji yang selama ini BPKH Kelola, ” jelas legislator asal Sumut ini.

Oleh karena itu, dia berpesan kepada seluruh calhaj untuk tidak risau dengan isu kenaikan ONH. Meski begitu, sampai hari ini belum ada keputusan dari Raja Arab Saudi mengenai diperbolehkannya ibadah haji ditengah pandemi saat ini. Namun, jika diperbolehkan pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah scenario.

“Kementrian Agama dan Komisi VIII membentuk panja (panitia kerja) untuk membuat skenario, berapa banyak yang bisa diangkut kalau ibadah haji bisa dilaksanakan, akhirnya Kementrian Agama membuat skenario yang bisa pergi haji itu 60 ribu orang dari kuota Indonesia 220.000 orang atau 30% dari kuota,” bilangnya. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
Polres Padangsidimpuan Tutup Rangkaian Lomba HUT Bhayangkara ke-80, SMK Negeri 1 dan Tim Sigma UIN Syahada Raih Juara Cerdas Cermat
Humanis dan Tegas, Polres Tapsel Kawal Eksekusi PN Padangsidimpuan Tanpa Gangguan Kamtibmas
Bupati Putra Mahkota Alam Serahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Padang Lawas Cetak Sejarah Raih Opini WTP
Lindungi Generasi Muda, Pemkab Padang Lawas dan BNNK Tapsel Perkuat Kolaborasi Anti Narkoba
Pemkab Padang Lawas dan Tirtanadi Gelar Sosialisasi Air Minum, Dorong Akses Air Bersih Hingga Pelosok
Polres Asahan Peringati HUT Bhayangkara Ke 80, Doa Bersama Lintas Agama Dan Berbagi Uuntuk Sesama
komentar
beritaTerbaru