DPR Pastikan Calhaj Tak Dibebani Kenaikan ONH

Medan I SUMUT24.CO Anggota Komisi VIII DPR RI, M Husni Mustafa memastikan calon jamaah haji (Calhaj) tidak akan dibebankan biaya tambahan apabila ibadah haji jadi dilakukan tahun ini.

Baca Juga:

• Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
• Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo
• Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

Diakuinya, akibat pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum mereda, bakal terjadi penyesuaian di berbagai bidang, seperti penerapan protokol kesehatan (prokes) yang pada akhirnya berpengaruh kepada naikknya ongkos naik haji (ONH).

“Biaya haji diperjuangkan tetap sama seperti sebelumnya yakni Rp 35,2 juta,” ujar Husni, di Medan, Kamis (8/4/2021).

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, berdasarkan hasil rapat dengan Kementrian Agama (Kemenag), Garuda Indonesia, bahwa kenaikan biaya haji dikarenakan penerapan protokol kesehatan, mulai dari pembatasan jumlah penumpang di dalam pesawat, di hotel serta di dalam bus.

“Di masa Covid-19 setiap negara buat auran main, masuk Arab Saudi buat prokes seperti physical distancing, dan swab, itu sampai 4 kali dengan biaya Rp 900.000, kalau di Arab 500 riyal. Kemudian untuk masalah hotel itu sudah pasti jamaah ketika dibuka akan dilakukan karantina di Saudi lebih kuranhg 5 hari baru bisa ibadah. Pesawat menyediakan 9 tempat duduk kosong apabila ada pasien Covid-19 di pesawat yang jadi lokasi isolasi. Kamar hotel yang semula menampung 4 orang menjadi hanya 2 orang, makanan juga yang cepat saji,” paparnya.

“Di sana-sini akan ada penambahan biaya. Tapi nantinya itu tidak akan dibebankan kepada calhaj. Dari mana uangnya diambil untuk menutupi kekurangan, itu dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), akan diambil dari nilai manfaatnya dana haji yang selama ini BPKH Kelola, ” jelas legislator asal Sumut ini.

Oleh karena itu, dia berpesan kepada seluruh calhaj untuk tidak risau dengan isu kenaikan ONH. Meski begitu, sampai hari ini belum ada keputusan dari Raja Arab Saudi mengenai diperbolehkannya ibadah haji ditengah pandemi saat ini. Namun, jika diperbolehkan pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah scenario.

“Kementrian Agama dan Komisi VIII membentuk panja (panitia kerja) untuk membuat skenario, berapa banyak yang bisa diangkut kalau ibadah haji bisa dilaksanakan, akhirnya Kementrian Agama membuat skenario yang bisa pergi haji itu 60 ribu orang dari kuota Indonesia 220.000 orang atau 30% dari kuota,” bilangnya. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman

Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo

Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

1 Hektare Lahan Bawang Putih Ditanam di Madina, Kapolres: Ketahanan Pangan Harus Diperkuat

Ngaku Ambil AC dan Genset Tanpa Izin, Pemuda 22 Tahun Berurusan dengan Polisi

Petani 48 Tahun di Tapsel Tewas di Saluran Sawah, Sebelumnya Sempat Muntah Usai Makan Kacang