OJK Pencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 untuk Membangun Ketahanan Finansial Masyarakat Sejak Dini

sumut24.co - Jakarta

Baca Juga:

• Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Terjaga Kuat di Tengah Gejolak Global dan Tekanan Inflasi
• OJK dan Kemenkes RI Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan Nasional
• OJK Perkuat Akses Keuangan Pelajar, Sumut dan Pematangsiantar Raih KEJAR Award 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 pada Minggu, 6 September 2026, sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terkait pentingnya perencanaan purnabakti sejak dini. Acara utama yang digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, serta dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta jimpinan lembaga pendukung seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, ADPLK, dan ADPI.

Langkah besar ini diambil guna menanggapi dinamika pasar kerja yang kini banyak diisi oleh pekerja mandiri dan sektor informal, sekaligus memastikan kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa pensiun dengan kondisi finansial yang stabil. Urgensi persiapan dana pensiun semakin mendesak mengingat Indonesia telah memasuki fase ageing population sejak tahun 2021, di mana sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan lansia. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyoroti pentingnya meningkatkan replacement ratio (rasio penggantian pendapatan) melalui sinergi antara program pensiun wajib, program bagi ASN/TNI/Polri, serta program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK.

Tanpa kesiapan dana yang memadai, tingginya biaya hidup di usia lanjut—terutama untuk kebutuhan kesehatan, perawatan jangka panjang, dan kebutuhan harian—dapat menambah beban keluarga serta memberikan tekanan terhadap perekonomian. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat demi memperkuat perlindungan sosial nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yassierly mengungkapkan bahwa dari sekitar 155 juta angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 60 persen di antaranya berada di sektor informal sehingga memerlukan perluasan jangkauan kepesertaan perlindungan sosial.

Senada dengan hal tersebut, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengimbau agar persiapan masa purnabakti dilakukan sejak seseorang mulai aktif bekerja. Melalui penguatan kompetensi dan semangat "Muda Berkarya", pemerintah berharap para pekerja dapat tetap produktif hingga masa pensiun tanpa tergantung pada generasi berikutnya.

Sebagai bentuk implementasi nyata, selama satu bulan penuh para penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah, mulai dari edukasi, seminar, konsultasi perencanaan pensiun, hingga kampanye digital yang menargetkan pekerja formal, informal, ASN, UMKM, hingga generasi muda. Langkah masif ini didasari oleh masih rendahnya tingkat literasi dana pensiun nasional yang berada di kisaran 22 persen, jauh tertinggal dari literasi keuangan nasional yang telah mencapai sekitar 69 persen.

Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mendorong masyarakat untuk mulai menyisihkan penghasilan sedini mungkin guna membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Terjaga Kuat di Tengah Gejolak Global dan Tekanan Inflasi

OJK dan Kemenkes RI Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan Nasional

OJK Perkuat Akses Keuangan Pelajar, Sumut dan Pematangsiantar Raih KEJAR Award 2026

Satgas PASTI Terima 25 Ribu Pengaduan Keuangan Ilegal, IASC Blokir Dana Scam Rp724 Miliar

OJK DAN PEMKAB KARO PERKUAT BUDAYA MENABUNG BAGI PELAJAR

Industri Keuangan Syariah Terus Tumbuh Positif, Aset Tembus Rekor Rp3.131 Triliun