Dukung Kesiapan Industri, OJK Sesuaikan Batas Waktu Laporan Keuangan PSAK 117 dan Pelaporan SLIK

sumut24.co - Jakarta

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
• OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten
• OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga kualitas pelaporan serta mendukung kesiapan perusahaan asuransi, reasuransi, dan penjaminan dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons OJK dalam menjaga kinerja, stabilitas, dan keberlangsungan industri jasa keuangan, sekaligus memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku industri untuk memperkuat tata kelola.

Untuk memastikan kualitas dan keandalan penerapan PSAK 117 Kontrak Asuransi, OJK memberikan relaksasi batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2025 yang telah diaudit bagi Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa, dan Reasuransi ​Batas Waktu Baru: Diperpanjang dari semula 30 April 2026 menjadi 30 Juni 2026.
​Penyesuaian Terkait Lainnya yaitu :
1. ​Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO): Penundaan pengkinian nilai aset hingga laporan keuangan audited diterima.
2. ​Laporan Publikasi: Batas waktu ringkasan laporan keuangan audited menjadi 31 Juli 2026.

3. Laporan Keberlanjutan: Batas waktu disesuaikan menjadi 30 Juni 2026.

OJK juga memperpanjang jangka waktu kewajiban menjadi Pelapor dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi (umum & syariah) yang memasarkan produk asuransi kredit/suretyship serta perusahaan penjaminan.

Tujuan untuk memberikan waktu untuk penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur, dan penguatan kualitas data debitur.

Batas Waktu Baru: Berdasarkan perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2024, kewajiban pelapor yang semula berlaku 31 Juli 2025 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

Catatan Penting: OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas, kredibel, dan berkelanjutan.

OJK akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kesiapan industri. Perusahaan diharapkan segera melakukan:

- Penyesuaian kerja sama dengan pihak terkait.

- Penguatan sistem informasi internal agar kesiapan sebagai pelapor dapat terpenuhi secara optimal. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten

OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

OJK Luncurkan RP3I 2026-2030 untuk Perkuat Resiliensi dan Peran Strategis Perbankan Nasional

OJK Perkuat Keamanan Ekosistem Keuangan Digital dan Pelindungan Konsumen

OJK Sebut Inklusi Dana Pensiun Baru Capai 5,10 Persen