AKBP Dr Wira Prayatna Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2024

Padangsidimpuan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kelembagaan Bawaslu Demi Pemilu Berkualitas di Madina
• Bersama Bawaslu, Andar Amin Harahap Tegaskan Pentingnya Integritas Penyelenggara Pemilu
• Andar Amin Harahap dan Polres Padangsidimpuan Bahas Penguatan Bawaslu: Tolak Politik Uang, Wujudkan Demokrasi Bersih

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, SH, SIK, MH, menjadi salah satu narasumber dalam rapat koordinasi bersama dengan stakeholder terkait pengawasan pemilihan serentak tahun 2024, Jum'at, (18/10/2024).

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan digelar secara serentak.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh protokol dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang sekaligus membuka acara secara resmi.

Dalam paparannya, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan bahwa Kota Padangsidimpuan memiliki peran penting dalam pergerakan politik di wilayah sekitarnya.

"Kota Padangsidimpuan ini merupakan titik sentral, banyak aktivitas politik yang dilakukan oleh kabupaten lain di sini, terutama selama tahapan kampanye," jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa banyak kegiatan sosial yang dilakukan dalam tahapan kampanye di kota ini.

Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum.

"Gakkumdu berperan penting dalam satu pintu penegakan hukum pemilu, di mana di dalamnya terdapat unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan," tambahnya.

AKBP Dr. Wira Prayatna juga mengingatkan pentingnya netralitas Polri dalam pelaksanaan pemilihan umum.

"Polri harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Hal ini sudah diatur dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003," tegasnya.

Netralitas Polri diperkuat dengan adanya Surat Telegram Kapolri No. ST/2407/X/HUK 7.1/2023 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2023.

"Ini adalah komitmen kami untuk menjaga profesionalisme dan netralitas Polri dalam proses pemilihan," lanjutnya.

Setelah berbagai paparan dari sejumlah narasumber, termasuk dari Kapolres Tapsel yang diwakili oleh Kapolsek Batang Angkola AKP Arma Ginda Harahap, Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, dan tokoh pegiat Pemilu, acara berjalan lancar hingga selesai pada pukul 18.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif, sesuai dengan pengamanan yang telah disiapkan.

Dengan berakhirnya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 dapat bekerja sama untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna juga berpesan agar seluruh elemen masyarakat ikut serta menjaga ketertiban selama tahapan pemilihan berlangsung.

"Kita semua punya peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan serentak ini. Mari bersama-sama wujudkan demokrasi yang damai dan berkualitas," pungkas Kapolres.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kelembagaan Bawaslu Demi Pemilu Berkualitas di Madina

Bersama Bawaslu, Andar Amin Harahap Tegaskan Pentingnya Integritas Penyelenggara Pemilu

Andar Amin Harahap dan Polres Padangsidimpuan Bahas Penguatan Bawaslu: Tolak Politik Uang, Wujudkan Demokrasi Bersih

Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Bawaslu Padanglawas: Kunci Wujudkan Pengawasan Pemilu yang Berintegritas

Bawaslu Lakukan Penguatan Kelembagaan, Ahmad Doli Kurnia Tandjung: Bawaslu Ke Bawah Mengayomi Dan Keatas Diplomatis

Sewa Laptop Rp 356 Juta di Bawaslu Disorot, Diduga Sarat Manipulasi, Ini Kata Humas Bawaslu Sumut