Anggaran Penertiban Ternak Pidie Jaya Rp600 Juta

PIDIE JAYA | SUMUT24
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya akan membentuk tim untuk melakukan penertiban hewan ternak di dalam lingkup wilayah sekitar Pidie Jaya (Pijay), mengingat selama ini hewan ternak sangat meresahkan petani padi serta pengguna jalan lintas nasional.
Kepala Bidang (Kabid) Produksi dan Pengembangan Hasil Ternak,drh. Amirullah menyatakan, pemerintah sudah membentukkan tim dalam melakukan sosialisasi dan penertiban hewan ternak dalam lingkup wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
“Kita rencana akan bangun kandang serta penanaman rumput ternak untuk hewan yang nantinya ditangkap di kawanan Kecamatan Pante Raja yaitu Desa Peurade karena di situ ada tanah pemda yang tersedia saat ini, ” sebut drh.Amirullah, kepada Sumut24, Selasa ( 02/02/2016), melalui selularnya.
Dia menambahkan, anggaran sosialisasi dan penertiban hewan ternak yang disahkan mencapai Rp.600 juta. “Anggaran ini difungsikan untuk kandang, penanaman rumput, gaji penjaga ternak perbulan Rp.500 ribu, serta honor para muspida, sosialisasi, dan publikasi nantinya,” jelas drh.Amirullah.
Sedangkan anggaran operasional penertiban ternak dan pengangkutan ternak langsung di plot ke Satpal PP karena itu ranahnya. ” Kalau biaya-biaya pertemuan yang lain tidak cukup, sedangkan kegiatan yang tersebut di atas ini anggaran sudah memadai, kalau kegiatan sosialisasi dilakukan mulai sekarang sampai bulan 12 nanti,” kata Amirullah.
Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Pidie Jaya, Dra.Asiah.MM, dihubungi Sumut24, secara terpisah melalui selularnya, mengakui dirinya tidak mengetahui berapa nominal jumlah anggaran yang di plot untuk operasional penertiban hewan ternak. ” Coba tanya ke bagian keuangan, saya tidak tahu berapa,” sebut Asiah.
Sekjed Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pidie Jaya, Nasruddin, menyatakan, pihaknya mendukung kegiatan tersebut tetapi pemda setempat terlebih dahulu harus menyediakan tempat pengebalahan hewan ternak bagi masyarakat. ” Kalau tidak ada tempat pengebalahan, itu sama saja berarti pemda tidak membolehkan masyarakat untuk mempelihara ternak, tetapi ada juga tempat-tempat perlu ditertibkan yaitu jalan nasional dan perkantoran, dan lakukan sosialisasi secara detail,” sebut Nasruddin.
Lebih lanjut dia menyebutkan, selama ini kehidupan perekonomian masyarakat Pidie Jaya ada di dua sisi yaitu pertanian dan perternakan.” Intinya kita mendukung apa bila pemda menyediakan lahan pengebalahan ternak untuk masyarakat jangan gara-gara itu nantinya akan terus bertambah lagi kemiskinan di daerah ini,” katanya. (Jam)