Sarmadan Hasibuan : Pemutihan Bukan Untuk Mengejar Target

MEDAN, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sarmadan Hasibuan menegaskan, bahwa pemutihan BBNKB dan denda PKB yang akan dimulai dari tanggal 28 November hingga 28 Desember 2018, bukan untuk mengejar target Pendapaatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Baca Juga:

• Seorang Oknum Perwira Brimob Diduga Pukul Pedagang Monza di Tanjungbalai
• Pusat MRO Turbin Dibangun di Cilegon, Bidik Pasar Nasional dan ASEAN
• Sosok Ipda Yayat Sudrajat, Diduga Miliki Belasan Aset Mewah yang Dipantau KPK dan Fakta Pernah Diperiksa Propam

“Bukan untuk mengejar target, dapat kita lihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan tanggal 23 November 2018, sudah mencapai 85,90 persen. Artinya, dengan waktu 1 bulan 4 hari lagi , tanpa ada  pemutihan pun sudah pasti target diatas 100 persen,”ujar Sarmadan kepada SUMUT24, Senin(26/11).

Sedangkan pencapai target terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) hingga tangggal 23 November 2018 sudah mencapai 112 persen. Kemudian denda Pajak Kendaraan Bermotor sudah mencapai 104 persen.  Selanjutnya, denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga sudah melebihi target, tambahnya.

Menurut Sarmadan, pemutihan atau keringan yang dibuat oleh Gubsu ini, adalah sebagai insentif kepada masyarakat. Karenanya, kalau ada pajak kendaraanya  yang sampai beberapa tahun belum membayarnya,  bisa memanfaatkan pemutihan ini

“Kedepan, harapan Bapak Gubernur kita harus membuat Pergub, bahwa apabila masyarakat tidak membayar pajak kendaraanya selama 3 tahun, maka harus dikeluarkan dari registrasi, dan kendaraanya dianggap bodong,” terangnya.

Jadi, saat memberikan arahan kepada kami, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan, bahwa pemutihan ini adalah pemutihan yang terakhir kali dilakukan. Nantinya, tidak akan ada lagi pemutihan. Sehingga, setelah selesai tahun2018, akan dibuat Pergub tentang wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraanya selama 3 tahun berturut turut, maka akan dihilangkan dari registrasi.

Sampai dengan tahun 2017 yang lalu, lanjutnya, dari jumlah pendataan kendaraan bermotor, ada sekitar 5.900 Juta kendaraan. Kemudian, yang mendaftar ulang, sampai dengan bulan Desember 2017 ,itu hanya  baru 3,800 Juta kendaraan, atau masih sekitar 50 persen.

“Tapi yang 50, persen ini, sudah tidak diketahui lagi kemana-mana saja kendaraanyta. Sehingga, melalaui pemberian keringanan pemutihan ini akan bisa membantu sensus yang kita laksanakan,”terangnya.

Karenanya, kita harapkan kepada masyarakat agar benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Gubernur ini, untuk membayar atau merigtrasi kembali pajak kendaraan bermotornya, di seluruh kantor Samsat dan gerai-gerai yang ada di seluruh Sumatera Utara.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Seorang Oknum Perwira Brimob Diduga Pukul Pedagang Monza di Tanjungbalai

Pusat MRO Turbin Dibangun di Cilegon, Bidik Pasar Nasional dan ASEAN

Sosok Ipda Yayat Sudrajat, Diduga Miliki Belasan Aset Mewah yang Dipantau KPK dan Fakta Pernah Diperiksa Propam

Bank Sumut Raih Penghargaan OJK sebagai Bank Teraktif Melakukan Literasi Keuangan ke Sekolah

Hadapi Masa Purna Tugas dengan Kesiapan Menyeluruh, Bupati Asahan Buka Gathering Kredit Pra Pensiun Bank Sumut

LPSH Surati Kejagung Terkait Korupsi Rp 52,5 Miliar Dana Hibah KONI Asahan Dianggap "Bola Pingpong", Diminta Segera Diusut Tuntas