Dewan Tolak LKPJ Bupati Pidie Jaya HMI : Mahasiswa dan Masyarakat Jangan Sampai Membuat Parlemen Jalanan

PIDIE JAYA | SUMUT24

Baca Juga:

• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara
• Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat
• DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Terkait beredarnya isu hangat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya menolak dan mengembalikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pidie Jaya lantaran banyaknya data laporan copy paste LKPJ tahun lalu.

“Karena LKPJ Bupati Pidie Jaya Tahun Anggaran (TA) 2016 Dewan jelas menolaknya berdasarkan kebenarann dan validitasnya yang copy paste dari LKPJ Bupati tahun 2015. Apalagi, laporannya tidak sesuai dengan program yang seharusnya dilaporkan,” sebut, anggota Banggar DPRK Pidie Jaya, Hasan Basri, ST. MM, kepada SUMUT24, Senin (05/06) kemarin.

Hasan Basri menambahkan, laporan LKPJ itu akan diserahkan kembali ke pihak eksekutif guna untuk diperbaiki hingga benar.

Selain itu sambungnya, pihaknya juga menyoroti eksekutif setempat yang selama tiga tahun terakhir ini dinilai pihaknya tidak ada program pembangunan yang prioritas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sudah tiga tahun memimpin tetapi tidak ada program periotas yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dan tidak ada wacana sedikitpun untuk menjadi lokomotif perubahan dan inovatif,” tegas Hasan Basri.

Sementara itu, Muliadi, Ketua Umum Komisariat FKIP Unigha HMI Cabang Sigli, menyayangkan dengan apabila hal itu benar terjadi seperti di katakan oleh dewan.

“Sangat di sayangkan mengapa begitu bobroknya LKPJ Pemda tahun ini. HMI berharap SKPK harus bertanggung jawab penuh tentang permasalahan ini,” sebut Muliadi.

Ditegaska Muliadi, LKPJ Bupati Pidie Jaya yang menyangkut dana publik, maka harus benar-benar valid dan jangan copy paste.

“karena menyangkut dana publik, maka jangan membuat ke gaduhan. Artinya, jangan sampai mahasiswa dan masyarakat turun tangan ambil alih membuat parlemen jalanan,” tegas Muliadi(Mal).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon

KGSI di USU, Bertemunya Gagasan dan Kreativitas Mahasiswa Bersama Najwa Shihab dan Dubes Australia

Kajari Aceh Besar Pulihkan Kerugian Negara Hampir Rp1 Miliar dari Dua Kasus Korupsi