Pusat tak Tuntas Bantu Nelayan- Dijanjikan 100 Rumah, Baru Dibangun 56 Rumah

LHOKSUKON | SUMUT24 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) hingga kini baru membangun 56 dari 100 unit rumah yang dijanjikan untuk nelayan di Kecamatan Seunuddon. Ke 56 rumah itu sudah tujuh bulan telantar. Pasalnya, aparat desa tak berani membagikan kepada penerimanya, karena belum semua rumah selesai dibangun. Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, 100 unit rumah tersebut rencana awalnya dibangun di Padang, Sumatera Barat. Namun, karena saat itu Pemerintah Sumatera Barat tidak mampu menyiapkan lahan yang sudah bersertifikat, bantuan dialihkan ke Sabang. Karena Sabang juga mengalami masalah yang sama, bantuan dialihkan ke Aceh Utara. Dinas Cipta Karya Aceh Utara saat itu memilih lokasi di kawasan Ulee Rubeik Barat, Kecamatan Seunuddon, karena sudah ada lahan yang sudah bersertifikat. Berdasarkan perencanaan, pembangunan 100 unit rumah untuk nelayan dengan tipe 36 itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Namun, sampai Desember 2015, yang sudah terealisasi baru 56 rumah. Warga di kawasan itu sudah menunggu tahap kedua, karena dijanjikan pihak rekanan saat itu akan dibangun tahap kedua pada 2016. Tapi sampai Juni 2016, belum ada realisasi. “Saat peletakan batu pertama saya sudah menyaranan kepada rekanan agar memanggil calon penerima rumah tersebut setelah selesai dibangun. Tapi rekanan itu menyatakan rumah tersebut akan selesai dibangun dalam satu tahap,” kata Keuchik Ulee Rubeik Barat, Badlisyah, kemarin. Ternyata, sambung Keuchik, setelah 56 rumah selesai dibangun, pihak rekanan langsung meninggalkan rumah tersebut. “Rumah tersebut sampai sekarang belum serah terima kepada penerimanya. Kami tidak berani membagikan rumah itu, karena tidak sesuai kuota yang dijanjikan. Ada 44 warga yang tidak mendapatkan rumah itu jika dibagikan sekarang,” katanya. Karena itu, warga berharap pihak kementerian segera membangun 44 rumah lagi, sehingga rumah itu dapat segera diserahkan kepada warga. “Kami berharap dinas terkait dapat membantu menyampaikan persoalan ini ke kementerian agar dapat cepat ditanggapi,” pinta keuchik. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Utara, Azmi, menyebutkan, semua proses pembangunan rumah tersebut di kementerian dan pihaknya tidak terlibat, bahkan untuk pengawasan sekalipun. Pihaknya hanya mengusulkan lokasi untuk pembangunan rumah tersebut. Pun demikian, ia berjanji akan mengusulkan kembali ke Kemenpupera terkait rumah untuk nelayan tersebut. “Untuk sementara rumah yang suda ada dibagikan dulu dan diprioritaskan kepada yang paling membutuhkan. Kewenangan menentukan siapa yang paling membutuhkan ada pada pihak kecamatan dan aparat desa setempat, karena mereka yang lebih tahu siapa yang harus diprioritaskan, dan hal itu sudah pernah disampaikan sebelumnya. Kami berharap warga bersabar dan rumah itu dapat dibagikan secara tepat, sehingga tidak timbul persoalan baru,” demikian Azmi.(sic)

Baca Juga:

• PK Kasus APD COVID-19, Mahkamah Agung Republik Indonesia Diharapkan Koreksi Putusan terhadap Mantan Jubir Sumut
• Bupati Saipullah Siap Biayai Masa Depan Santri Madina, Lulusan Pesantren Didorong Kuliah
• Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Siapkan ASN Unggul, Sistem Manajemen Talenta Mulai Digenjot

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PK Kasus APD COVID-19, Mahkamah Agung Republik Indonesia Diharapkan Koreksi Putusan terhadap Mantan Jubir Sumut

Bupati Saipullah Siap Biayai Masa Depan Santri Madina, Lulusan Pesantren Didorong Kuliah

Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Siapkan ASN Unggul, Sistem Manajemen Talenta Mulai Digenjot

Tiga Pria Diduga Lakukan Pungli di Jalinsum Sipirok Diamankan Polisi, Kapolsek: Jika Mengulangi Akan Diproses Hukum

Cegah Stunting Sejak Dini, Bhabinkamtibmas Pudun Jae Ajak Warga Peduli Gizi Anak

Jumat Curhat: Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna Turun Langsung ke Warga, Keluhan Pungli Pasar Sagumpal Bonang Jadi Perhatian