Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis Soroti Ketimpangan Bantuan Pemprov Sumut: "Jangan Jadikan Mandailing Natal Anak Tiri"

Madina | Sumut24.co

Baca Juga:

• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan
• PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box
• Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), H. Erwin Efendi Lubis, SH, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terkait minimnya perhatian kepada Kabupaten Mandailing Natal, khususnya dalam penyaluran dana bantuan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Erwin saat menghadiri Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang digelar di Aula Hotel D'San, Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (8/7/2026).

Dalam forum yang turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, serta seluruh anggota DPRD Sumut Dapil VII itu, Erwin mengungkapkan kekecewaan masyarakat Madina terhadap kebijakan Pemprov Sumut yang dinilai belum memberikan perhatian yang adil kepada daerahnya.

Menurutnya, Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak bencana cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, wilayah Pantai Barat Madina sempat terisolasi akibat bencana alam yang melumpuhkan akses transportasi.

Namun, kondisi tersebut dinilai tidak diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah provinsi.

"Saya mewakili masyarakat Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan rasa prihatin atas perlakuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap daerah kami. Terkait TKD, Mandailing Natal tidak mendapatkan satu rupiah pun. Padahal daerah ini mengalami dampak bencana yang sangat besar hingga kawasan Pantai Barat sempat terisolasi. Kami merasa Mandailing Natal seperti dianaktirikan," tegas Erwin.

Erwin juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan maupun penyaluran bantuan tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

Ia menegaskan seluruh daerah di Sumatera Utara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan dukungan pembangunan, terlebih bagi wilayah yang mengalami berbagai persoalan infrastruktur dan bencana.

"Jangan sampai karena kepentingan politik, Kabupaten Mandailing Natal justru menjadi daerah yang diperlakukan berbeda. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan perhatian yang sama," ujarnya.

Selain menyoroti perhatian Pemprov Sumut, Ketua DPRD Madina juga menyinggung rendahnya partisipasi perusahaan perkebunan dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut.

Dari sekitar 22 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Mandailing Natal, hanya sekitar 11 perusahaan yang hadir, itupun sebagian besar hanya mengirimkan perwakilan.

Menurut Erwin, kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kepedulian perusahaan terhadap agenda resmi yang membahas berbagai persoalan daerah.

"Hari ini kita melihat sendiri, dari 22 perusahaan perkebunan yang ada di Mandailing Natal, kemungkinan hanya sekitar 11 yang hadir dan sebagian besar hanya diwakili. Ini menjadi gambaran bahwa agenda DPRD Provinsi belum dianggap penting oleh perusahaan. Apalagi kami sebagai DPRD kabupaten, tentu sering kali tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu masyarakat memilih langsung menyampaikan berbagai persoalan ke tingkat provinsi karena merasa aspirasi mereka kurang mendapat respons dari pihak terkait.

Erwin berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di Madina, memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Dalam kesempatan itu, Erwin juga berharap persoalan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) menuju kawasan Pantai Barat Mandailing Natal dapat segera dituntaskan.

Menurutnya, akses jalan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Barat.

Ia berharap kunjungan kerja DPRD Sumut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Mandailing Natal.

Di akhir penyampaiannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara asal Daerah Pemilihan VII yang dinilainya terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Mandailing Natal di tingkat provinsi.

"Kami dari unsur DPRD Kabupaten Mandailing Natal bersama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Sumatera Utara putra-putri asli Mandailing Natal yang terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi," tutupnya.

Adapun seluruh anggota DPRD Sumatera Utara Dapil VII yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut yakni Rahmat Rayyan Nasution, H. Syahrul Ependi Siregar, H. Syamsul Qamar, H. Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, H. Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan H. Tondi Rona Tua.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Peringatan HUT ke-436 Kota Medan, Hadi Suhendra : Pemko Medan Harus Mampu Wujudkan "Maju untuk Semua"

Anggota DPRD Medan Kritik Penataan Kota Jelang APEKSI, Jangan Bersih Hanya Karena Ada Tamu, Rakyat Jadi Korban

Di Hari Bhayangkara ke-80, Ketua DPRD Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh Apresiasi Dedikasi AKBP Wira Prayatna