GREAT Institute: “State-Driven Economy” untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan
PONTIANAK sumut24.coMarketdriven economy yang sudah puluhan tahun jadi arus utama di Indonesia dituding sebagai penyebab terjadinya ket
News
Baca Juga:
- Curi 400 Kg Sawit di Tengah Malam, Satu Pelaku Dibekuk Sat Reskrim Polres Padang Lawas
- Di Tengah Rimbun Sawit, Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/TS Jadi Harapan Kisah Bantu Petani di Angkola Sangkunur
- Puluhan Hektare Mangrove Berubah Jadi Sawit, Warga Pertanyakan Legalitas Lahan PT BMP Desa Pematang Kuala
Paluta | Sumut24.co
Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, turun langsung melakukan monitoring dan peninjauan ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan tim terpadu bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan sasaran beberapa perusahaan pengolahan sawit, di antaranya PT STAR, PT Paluta Inti Sawit, dan PT Sinar Sawit Subur Lestari.
Dalam kunjungan itu, Wabup Basri Harahap secara tegas menyoroti kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang diterima Kabupaten Padang Lawas Utara dari pemerintah pusat. Menurutnya, angka DBH yang diterima saat ini dinilai tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit yang dimiliki daerah tersebut.
"Padang Lawas Utara punya perkebunan sawit yang luas, tapi pendapatan DBH kita hampir sama dengan daerah yang lahan sawitnya jauh lebih sedikit. Ini jelas perlu dievaluasi," tegas Basri Harahap saat berdialog bersama tim terpadu dan pihak perusahaan.
Ia menyebut persoalan tersebut diduga dipengaruhi oleh belum akuratnya data produksi sawit yang dilaporkan ke pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian segera melakukan pembaruan data riil di lapangan agar potensi daerah tidak lagi hilang akibat lemahnya validasi data.
Menurutnya, data yang valid sangat penting untuk memperjuangkan peningkatan DBH sawit ke pemerintah pusat, termasuk kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kalau data produksi kita akurat, tentu pemerintah pusat punya dasar yang jelas untuk menghitung hak daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama demi pembangunan Padang Lawas Utara," ujarnya.
Selain membahas DBH, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara juga mendorong seluruh perusahaan PKS agar memperkuat kemitraan dengan masyarakat dan kelompok tani lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga Tandan Buah Segar (TBS) sekaligus meningkatkan kualitas hasil panen petani.
Pemkab juga meminta seluruh perusahaan melaporkan perkembangan harga TBS setiap hari secara terbuka agar petani mendapatkan informasi yang transparan terkait harga sawit di tingkat pabrik.
Tak hanya itu, perusahaan juga diminta lebih terbuka dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan sehingga masyarakat sekitar dapat memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas.
Sementara itu, pihak manajemen perusahaan sawit menyambut baik evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka menyatakan siap mendukung keterbukaan data dan kebijakan pemerintah daerah terkait industri kelapa sawit.
Pihak perusahaan mengakui bahwa fluktuasi harga TBS selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri pengolahan sawit. Menurut mereka, harga pembelian TBS sangat dipengaruhi oleh tingkat rendemen atau kadar sari minyak sawit yang dihasilkan.
Manajemen perusahaan menjelaskan bahwa capaian rendemen Crude Palm Oil (CPO) harian saat ini berada di angka sekitar 17,46 persen, sementara rata-rata year-to-date mencapai 17,96 persen.
Sedangkan rendemen kernel atau inti sawit tercatat berada di kisaran 4,86 persen hingga 5,2 persen sepanjang tahun berjalan.
Untuk meningkatkan kualitas pengolahan dan hasil produksi, perusahaan mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan investasi penambahan mesin sejak awal tahun 2026. Investasi tersebut ditujukan untuk memaksimalkan proses ekstraksi minyak sawit agar kualitas rendemen ke depan semakin meningkat.
Kegiatan monitoring tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar, S.Sos., Wakil Ketua DPRD Jonner Partaonan Harahap, Asisten I Setdakab, serta sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.zal
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
PONTIANAK sumut24.coMarketdriven economy yang sudah puluhan tahun jadi arus utama di Indonesia dituding sebagai penyebab terjadinya ket
News
sumut24.co Oleh Abdullah RasyidMahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN Pendiri GREAT Institute. Pengurus Pusat PII Energi bersih terl
News
Bupati Gus Irawan Kobarkan &ldquoPerang Sampah&rdquo, Ratusan ASN Tapsel Turun Bersihkan Pasar Sipirok
kota
Lahan Sawit Luas Tapi DBH Kecil, Wabup Paluta Basri Harahap Curiga Ada yang Tak Beres
kota
Rupiah Terus Melemah, Dolar AS Tembus Rp18.095 Ada Apa dengan Bangsa Ini?
kota
DPD ASPRIMA Sumut Resmi Dikukuhkan, Perkuat Sinergi Kampus dan Industri untuk Mencetak Talenta Unggul
kota
Alumni JPNN Turun Gunung, Anto Genk Didorong Maju Ketua PWI Sumut
kota
sumut24.co ASAHAN, Dugaan korupsi yang merebak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam dari pengawas sosial. Forum War
News
sumut24.co JakartaPemenuhan gizi sejak dini merupakan fondasi krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Saat ini, para o
Tips
DELI SERDANG, SUMUT24.CO Panitia pelaksana terus mematangkan persiapan menjelang digelarnya Kejuaraan Bola Voli Antar Klub U15 SeSumatera
Sport