Kami Mau Keadilan!” Tangisan Ibu Bhayangkari Guncang DPRD Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Pemilihan Dituding Cacat Hukum, Calon Komisioner KPID Sumut Periode 2026-2029 Bakal Gugat DPRD Sumut
• Pemprov dan DPRD Sumut Tuntaskan Evaluasi P-APBD 2026, Pendapatan Daerah Naik Rp1,29 Triliun
• Antisipasi Dampak Kabut Asap di Medan, DPRD Minta Sinergi Lintas Instansi dan Kesiapan PJJ

Tangis dan amarah mewarnai aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (4/5/2026). Gabungan pemuda, mahasiswa, dan masyarakat turun ke jalan, membawa satu tuntutan besar: keadilan bagi 34 ibu Bhayangkari yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan penggadaian Surat Keputusan (SK).

Sorotan tajam mengarah kepada Saripah Hanum Lubis (SHL) oknum anggota DPRD dari Partai PDI-P yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut. Bahkan, dalam orasi, massa aksi secara lantang menyebut sikap Saripah dinilai "tidak punya hati nurani" atas penderitaan para korban yang sudah berlangsung sekitar satu tahun tanpa kejelasan.

Suasana aksi berubah haru ketika puluhan ibu Bhayangkari menyampaikan langsung keluh kesah mereka di hadapan pimpinan DPRD. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, mereka memohon perhatian.

"Lihat kami, Bu… kami sesama perempuan. Tolong kami diperhatikan," ujar salah satu ibu sambil menangis.

Keluhan mereka bukan sekadar soal materi, tapi masa depan keluarga. Gaji suami yang diduga tergadaikan membuat kehidupan mereka terpuruk.

"Setiap hari kami pikirkan nasib anak-anak kami. Sudah 15 tahun kami berharap dari gaji itu, sekarang hilang. Mau makan saja harus mikir," ungkapnya pilu.

Tak sedikit yang mengaku kecewa dengan janji-janji yang selama ini mereka dengar, namun tak kunjung terealisasi.
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, yang menerima langsung massa aksi didampingi Ketua Fraksi PDI-P Fajar Dalimunthe, menyatakan pihaknya memahami keresahan para korban.

Namun, ia menegaskan bahwa DPRD tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami memahami aspirasi ibu-ibu semua, tetapi secara kelembagaan, kami harus mengikuti aturan dan tidak bisa mengintervensi proses hukum," jelasnya.

Meski begitu, ia memastikan bahwa persoalan yang menyeret nama Saripah Hanum Lubis sudah masuk dalam penanganan Dewan Kehormatan DPRD dan tengah diproses sesuai mekanisme internal.

Sementara itu, Fajar Dalimunthe menambahkan bahwa Ketua DPC PDIP Kota Padangsidimpuan, Taty Aryani Tambunan, saat ini sedang berada di Medan untuk agenda partai di tingkat DPD.

Aksi ini tak hanya sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga membawa tuntutan konkret. Massa mendesak langkah tegas dari DPRD dan aparat penegak hukum.

Berikut poin tuntutan yang disampaikan:

1. Mendesak pimpinan DPRD, khususnya Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDI-P Padangsidimpuan, untuk memberhentikan Saripah Hanum Lubis dari jabatannya sebagai anggota DPRD karena diduga terlibat dalam kasus penggelapan atau penipuan SK yang melibatkan 34 personel Polres Padangsidimpuan.

2. Meminta Polres Padangsidimpuan segera menetapkan Saripah Hanum Lubis sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut.

Dari pantauan terlihat para korban menunjukkan bukti surat perjanjian dalam aksi di gedung DPRD Padangsidimpuan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemilihan Dituding Cacat Hukum, Calon Komisioner KPID Sumut Periode 2026-2029 Bakal Gugat DPRD Sumut

Pemprov dan DPRD Sumut Tuntaskan Evaluasi P-APBD 2026, Pendapatan Daerah Naik Rp1,29 Triliun

Antisipasi Dampak Kabut Asap di Medan, DPRD Minta Sinergi Lintas Instansi dan Kesiapan PJJ

Kabut Asap Penuhi Kota Medan, Anggota DPRD Medan Himbau Pakai Masker

Udara Kota Medan Tidak Sehat, Lailatul Badri Minta Wali Kota Medan Siswa Sekolah Diliburkan

Medan Dapat Kiriman Kabut Asap, Kasman Lubis Dukung Langkah Cepat Pemko Medan Pantau Kualitas Udara