Sorotan Tajam! Politikus Gerindra Rusydi Nasution Minta DPRD Padangsidimpuan Tahan Kenaikan Gaji di Tengah Tekanan Ekonomi

Baca Juga:

• Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai
• Ketua TP Posyandu Asahan Tinjau Posyandu Manggis, Integrasikan Tracing TBC dan CKG demi Kesehatan Masyarakat
• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polemik terkait rencana kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Isu ini tidak hanya menuai sorotan publik, tetapi juga mendapat respons dari kalangan politikus setempat.

Salah satunya datang dari H. Rusydi Nasution yang menilai kebijakan tersebut memang memiliki dasar hukum yang sah. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.

"Secara regulasi memang tidak ada yang dilanggar. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas yang sedang dihadapi masyarakat. Empati dan kebijaksanaan itu penting," ujar Rusydi saat dimintai tanggapan, Rabu (1/4/2026).

Sebagai kader Partai Gerindra, Rusydi menegaskan bahwa nilai perjuangan partainya selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan pendapatan demi kepentingan yang lebih luas.

"Kami di Gerindra diajarkan untuk mengutamakan rakyat. Kalau memang situasinya belum memungkinkan, kami siap menahan atau menyesuaikan pendapatan, meskipun aturan memperbolehkan kenaikan," tegasnya.

Menurut Rusydi, persoalan kenaikan penghasilan DPRD tidak bisa dilihat semata dari sisi legalitas. Ia menilai, aspek kepatutan sosial justru menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ia juga menyinggung dampak dinamika global yang turut dirasakan hingga ke daerah. Mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin membebani masyarakat.

"Kondisi global sekarang ini nyata dampaknya sampai ke daerah. Di situasi seperti ini, kehadiran wakil rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.

Polemik ini pun diperkirakan masih akan terus bergulir, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan yang dinilai sensitif di tengah tekanan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai

Ketua TP Posyandu Asahan Tinjau Posyandu Manggis, Integrasikan Tracing TBC dan CKG demi Kesehatan Masyarakat

APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis

Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan

DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027