Tolong, Presiden Prabowo! Inilah Jeritan Tanah Leluhur, Ketua Adat Siregar Siagian Minta PT Agincourt Resources Segera Bayar Ganti Rugi

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Ikuti Penandatanganan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Secara Daring : Jaminan Kepastian Hukum Aset Umat
• Berulang Berganti Kasat dan Kapolsek, Balga Tidak Tersentuh, Tetap Eksis Edarkan Narkoba d Bilah Hilir
• PLN UIP SBU Dan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan PLTA Kumbih-3

Sengketa lahan adat antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe di Batang Toru, kembali memasuki babak lanjutan. Agenda terbaru dalam persidangan adalah pemeriksaan setempat atau cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap objek sengketa yang berada di area pertambangan, Kamis, (12/2/2026).

Pemeriksaan lapangan ini menjadi momen krusial dalam perkara perdata tersebut, karena menyangkut langsung klaim kepemilikan lahan adat yang selama ini dipersoalkan.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Ketua Parsadaan Siregar Siagian secara terbuka menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar memberikan perhatian khusus terhadap konflik lahan adat ini.

Menurutnya, sengketa yang telah berlangsung cukup lama itu membutuhkan solusi yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal, tetapi juga keadilan substantif bagi masyarakat adat.

"Kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat," ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat adat Siregar–Siagian berharap agar lahan adat yang saat ini dikuasai PT Agincourt Resources dapat dikembalikan kepada pemilik hak ulayat yang sah. Selain itu, pihaknya juga meminta perusahaan memberikan kompensasi atas penggunaan lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ketua adat menilai, selama lahan tersebut digunakan untuk aktivitas pertambangan, masyarakat adat belum menerima ganti rugi yang layak sebagaimana yang mereka harapkan.

"Selama ini lahan adat kami digunakan, namun hingga hari ini ganti rugi belum kami terima. Kami meminta agar hak kami dikembalikan dan ada kompensasi atas pemanfaatan lahan tersebut," tegasnya.

Ia juga menyampaikan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan lahan yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, pihaknya memilih menempuh jalur hukum sebagai upaya mendapatkan kepastian dan perlindungan hak adat.

Kuasa Hukum: Perjuangan Ini Soal Hak dan Martabat

Kuasa hukum Parsadaan Siregar Siagian, RHa Hasibuan, SH, pada Kamis (12/2/2026), menegaskan bahwa gugatan yang diajukan bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi menyangkut hak konstitusional masyarakat adat.

"Klien kami memperjuangkan hak atas tanah adat yang secara turun-temurun telah mereka kuasai. Kami berharap proses persidangan berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum," ujar RHa Hasibuan.

Ia menambahkan, pihaknya meminta agar PT Agincourt Resources menghormati prinsip keadilan serta membuka ruang penyelesaian yang mengedepankan dialog dan tanggung jawab.

"Apabila terbukti lahan tersebut merupakan hak adat klien kami, maka sudah sepatutnya dikembalikan. Selain itu, kompensasi atas penggunaan lahan selama bertahun-tahun juga menjadi bagian dari tuntutan yang wajar secara hukum," tambahnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Bupati Asahan Ikuti Penandatanganan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Secara Daring : Jaminan Kepastian Hukum Aset Umat

Berulang Berganti Kasat dan Kapolsek, Balga Tidak Tersentuh, Tetap Eksis Edarkan Narkoba d Bilah Hilir

PLN UIP SBU Dan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan PLTA Kumbih-3

Syukuran Perubahan Nomenklatur, Nama Polsek Firdaus Resmi Menjadi Polsek Sei Rampah dan Mushola Al Jabbar Diresmikan

Upacara HKN Kabupaten Asahan Berjalan Khidmat, Wabup Rianto Tekankan Cinta Tanah Air dan Peluncuran Program GASPAK

Pagu Rp217 Miliar, Tanah Urug Milik Proyek Sekolah Rakyat di Sergai Diduga Diperjualbelikan