KABAR TERKINI: HENDRA SIREGAR UNDUR DIRI DARI KEPALA DINAS PUPR SUMUT

Baca Juga:

• Resmi Dikukuhkan, Ini Pesan Hendra Syahputra Pimpin Forwaka Tebing Tinggi : Pers Harus Terpercaya
• Dr. Hendra Gunawan Pimpin PSI Asahan : Optimis Sasarkan 5 Kursi DPRD, Terbuka untuk Semua Elemen Masyarakat
• Dua Kadis Mundur Serentak, BKD Sumut Buka Suara: Ada yang “Urus Keluarga”, Ada yang Mengaku Tak Cocok Jabatan

MEDAN– Tak sampai enam bulan menjabat, Hendra Dermawan Siregar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Pengunduran diri yang tiba-tiba ini menusuk dalam dunia birokrasi Sumut, mengingat posisinya yang harus menanggung beban berat warisan kasus korupsi mantan kepala dinasnya, Topan Obaja Ginting, sekaligus menghadapi tantangan gila pemulihan infrastruktur pasca bencana.

Redaksi mendapatkan informasi dari sumber terpercaya di lingkungan Pemprov Sumut bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Sumut, Sulaiman Harahap. "Iya bang beliau mengundurkan diri," ujar sumber tersebut secara gamblang. Namun hingga saat ini, Sulaiman Harahap belum memberikan tanggapan resmi terhadap konfirmasi yang kami kirimkan – sebuah kebisaan yang sudah tidak asing lagi ketika kasus sensitif menyangkut jajaran pejabat tinggi Sumut.

KONTEKS YANG TERLUPAKAN: DARI KORUPSI SAMPAI BENCANA

Hendra dilantik pada 22 Agustus 2025 sebagai "penyelamat" setelah Topan Ginting dicopot usai tertangkap tangan KPK dalam dugaan suap proyek jalan. Posisi yang seharusnya menjadi panggung untuk membangun kepercayaan publik justru berubah menjadi jurang yang dalam – dia harus membersihkan reruntuhan proyek-proyek yang bermasalah hukum serta menghadapi kerusakan infrastruktur masif akibat bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumut.

Namun pertanyaan besar muncul: apakah pengunduran diri ini hanya karena tekanan kinerja, ataukah ada sisi lain yang tersembunyi? Kasus Topan Ginting sendiri masih menggairahkan publik karena kedekatannya dengan Gubernur Bobby Nasution. Banyak pihak yang menginginkan klarifikasi apakah kasus korupsi Topan hanya sebatas perbuatan individu, ataukah ada pola yang lebih luas yang menyangkut struktur birokrasi bahkan pimpinan provinsi.

Hendra yang seharusnya menjadi ujung tombak reformasi di Dinas PUPR justru mundur sebelum mampu menunjukkan perubahan nyata. Ini bukan hanya kehilangan seorang pejabat, melainkan juga menjadi pertanda bahwa sistem yang telah terkontaminasi korupsi dan kurang siap menghadapi bencana sulit untuk diperbaiki dalam waktu singkat.

KETIKA "TEKANAN KINERJA" JADI ALASAN UMUM

Penggunaan frasa "tekanan kinerja" sebagai alasan pengunduran diri terasa terlalu umum dan menyembunyikan sesuatu yang lebih mendalam. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang baru saja dilantik dengan amanah untuk memperbaiki sistem justru menyerah begitu saja? Apakah ia menemukan sesuatu yang membuatnya tidak dapat bekerja dengan bebas? Ataukah ada tekanan lain yang membuatnya terpaksa mundur?

Masyarakat Sumut berhak tahu – apakah pengunduran diri Hendra adalah awal dari pembersihan yang sebenarnya, ataukah hanya sebuah trik untuk menyembunyikan kesalahan dan menjaga status quo yang merugikan negara dan rakyat? Sekda Sulaiman Harahap harus segera memberikan keterangan resmi yang jelas dan terbuka, bukan hanya membiarkan spekulasi berkeliaran.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Resmi Dikukuhkan, Ini Pesan Hendra Syahputra Pimpin Forwaka Tebing Tinggi : Pers Harus Terpercaya

Dr. Hendra Gunawan Pimpin PSI Asahan : Optimis Sasarkan 5 Kursi DPRD, Terbuka untuk Semua Elemen Masyarakat

Dua Kadis Mundur Serentak, BKD Sumut Buka Suara: Ada yang “Urus Keluarga”, Ada yang Mengaku Tak Cocok Jabatan

Mundur Mendadak Eks Kadis PUPR Sumut, Diduga Menolak Jadi “Tameng” Polemik Underpass Gatot Subroto yang Disorot DPR RI

Dua Kadis Mundur Beruntun, Pemprovsu Bungkam: Ada Apa di Lingkaran Bobby Nasution?

Hakim Khamozaro: “Saya Tidak Akan Mundur, Hidup Ini Hanya Sementara”